Kuota Pertalite Turun, MTI Kaltim Sebut Berpotensi Picu Antrean SPBU

RRI.CO.ID, Samarinda - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Kalimantan Timur menyoroti penurunan alokasi Pertalite di tengah kebutuhan BBM masyarakat yang dinilai terus meningkat. Dalam paparan MTI, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memperbesar risiko antrean di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur.

Ketua MTI Kaltim, Tiopan H.M. Gultom menyebut kuota Pertalite atau Jenis BBM Khusus Penugasan di Kalimantan Timur pada 2026 tercatat sebesar 508.400 kiloliter berdasarkan data yang dipaparkannya. Angka tersebut disebut turun dibandingkan realisasi 2025 sebesar 620.624 kiloliter.

“Kuota provinsi ditetapkan berdasarkan realisasi historis, sehingga tidak responsif terhadap lonjakan permintaan riil dan menciptakan celah bagi pengecer ilegal saat SPBU kosong,” ujar Tiopan pada Senin 21 September 2026.

Dalam paparannya, MTI mencatat kebutuhan yang diusulkan daerah untuk Pertalite 2026 mencapai 1.034.972 kiloliter. Sementara itu, angka realisasi yang dicantumkan sebesar 508.400 kiloliter, sehingga terdapat perbedaan yang cukup besar antara kebutuhan yang diusulkan dengan angka yang tersedia.

Tiopan menjelaskan, persoalan serupa perlu dilihat dari perkembangan kebutuhan dalam beberapa tahun. Data yang disampaikan MTI mencatat rencana Pertalite sebesar 820 ribu kiloliter dengan realisasi 814.394 kiloliter pada 2022, kemudian rencana 900 ribu kiloliter dengan realisasi 875 ribu kiloliter pada 2023 dan rencana 950 ribu kiloliter dengan realisasi 910.124 kiloliter pada 2024.

Pada 2025, MTI mencatat rencana Pertalite sebesar 995.323 kiloliter dengan realisasi 620.624 kiloliter. Sementara untuk 2026, angka yang dipaparkan adalah rencana kebutuhan 1.034.972 kiloliter dengan realisasi 508.400 kiloliter.

"Pola penetapan kuota perlu dievaluasi agar tidak hanya menggunakan pendekatan historis," ucap Tiopan. Ia mengusulkan mekanisme kuota dasar yang dilengkapi cadangan penyangga atau buffer yang dapat dicairkan berdasarkan indikator kebutuhan secara aktual, sehingga perubahan permintaan tidak langsung berujung pada kekurangan pasokan di SPBU.