RRI.CO.ID, Samarinda - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Kalimantan Timur menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang masih memicu antrean panjang di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut disebut terjadi berulang di beberapa daerah dan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Ketua MTI Kaltim, Tiopan H.M. Gultom mengatakan, wilayah yang mengalami persoalan ketersediaan BBM mencakup Balikpapan, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Penajam Paser Utara, dan Berau. Menurutnya, kondisi lapangan menunjukkan adanya persoalan yang perlu dilihat tidak hanya dari sisi ketersediaan, tetapi juga mekanisme distribusinya.
“Dampak pemangkasan dari sisi angka menunjukkan akan terjadi antrean di SPBU,” kata Tiopan dalam paparannya mengenai problematika distribusi BBM di Kalimantan Timur.
Tiopan menyebut salah satu indikator yang terlihat di Balikpapan adalah hanya lima dari 17 SPBU yang melayani BBM subsidi. Ia juga menyampaikan bahwa realisasi Biosolar di Balikpapan hingga 3 Mei 2026 mencapai 9.506 kiloliter, sementara kuota year to date yang disebut dalam paparannya sebesar 9.493 kiloliter.
Menurut Tiopan, persoalan distribusi juga berkaitan dengan adanya kebocoran penyaluran kepada pengetap atau spekulan, penggunaan oleh kendaraan berpelat luar daerah, serta keterlambatan pengiriman akibat hambatan alam. Kondisi tersebut dinilai semakin terasa ketika pasokan di tingkat SPBU tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah dan Pertamina sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah untuk merespons persoalan tersebut. Dalam paparan MTI, langkah yang disebut antara lain pembukaan dua SPBU selama 24 jam, peningkatan penyaluran Biosolar hingga 160 persen, penerapan sistem ganjil-genap di SPBU Kilometer 13 dan Kilometer 15, serta penindakan terhadap dugaan penimbunan oleh aparat kepolisian.
Tiopan menilai penyelesaian persoalan distribusi BBM tidak cukup hanya dengan menambah pasokan ketika antrean sudah terjadi. Menurutnya, diperlukan pembenahan tata niaga, pengawasan konsumen, dan sistem distribusi agar ketersediaan BBM subsidi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....