Wali Kota Samarinda Dorong KEMAS Diperkuat Data dan Monitoring Transaksi

RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta program Kartu Akses UMKM Penyintas LPG 3 Kilogram ( KEMAS ) tidak berhenti pada penerbitan kartu bagi penerima. Menurutnya, kekuatan utama inovasi tersebut justru berada pada sistem tata kelola yang berjalan di belakang kartu.

Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat menghadiri peluncuran KEMAS di Kota Samarinda, pada Senin 15 September 2026. Ia menilai persoalan tata kelola LPG 3 kilogram masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan.

“Jangan berhenti pada kartu. Jadi kartu itu hanya sebagai front end. Justru menurut saya nilai inovasinya terletak bukan pada kartunya, tapi sistem yang ada di belakang kartu ini,” ujar Andi Harun.

Andi Harun menyebut sejumlah komponen penting yang perlu dibangun dalam sistem tersebut, mulai dari data UMKM, verifikasi kelayakan penerima, akses LPG, pencatatan transaksi, monitoring konsumsi hingga evaluasi. Sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi benar-benar diterima pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.

Wali Kota Samarinda juga meminta data penerima tidak hanya memuat identitas pemilik usaha. Data idealnya mencakup jenis usaha, lokasi, kebutuhan LPG yang wajar, pangkalan tempat mengambil LPG serta histori transaksi sehingga distribusi dapat ditelusuri.

Menurut Andi Harun, pendekatan pemberian LPG juga sebaiknya berdasarkan kebutuhan, bukan pembagian kuota yang seragam kepada seluruh UMKM. Jenis dan skala usaha yang berbeda memiliki kebutuhan LPG yang berbeda sehingga sistem perlu mampu membaca profil konsumsi masing-masing penerima.

Andi Harun menambahkan, program KEMAS juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur. “Hindari menggunakan indikator yang hanya sebatas jumlah kartu diterbitkan. Yang harus bekerja itu adalah sistem yang tadi di belakang,” katanya.

Pemkot Samarinda berharap pengembangan KEMAS dapat menghasilkan data UMKM pengguna LPG 3 kilogram yang tervalidasi sekaligus mampu mengukur ketepatan penerima, kestabilan akses, waktu memperoleh LPG serta mendeteksi transaksi yang tidak wajar. Dengan demikian, kartu menjadi bagian dari sistem pengawasan dan tata kelola distribusi LPG bersubsidi.