Lawan Narkoba, DPRD Balikpapan Godok Regulasi Kurikulum Sekolah

RRI.CO.ID, Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan bersama BNN tengah merancang regulasi baru untuk mengintegrasikan materi bahaya narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar serta memperluas pengawasan pencegahan narkotika hingga ke tenaga alih daya.

Langkah progresif ini dibahas dalam rapat kerja bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) guna mematangkan payung hukum Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan pentingnya menanamkan pemahaman bahaya zat adiktif sejak usia dini kepada para pelajar.

"Ini langkah progresif kita untuk mendorong situasi seperti itu supaya anak-anak kita, dari usia PAUD sampai usia pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota, sudah mulai punya pengetahuan terkait masalah narkotika dan bahan adiktif lainnya, seperti kebiasaan menghirup lem," ujar Andi Arif Agung.

Poin krusial lain yang diatur dalam regulasi ini mencakup penyesuaian aturan aparatur sipil dan pengawasan tenaga kerja berupa, Edukasi Berbasis Kurikulum: Mengadopsi usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyisipkan modul pencegahan narkotika ke dalam muatan lokal tingkat PAUD hingga SMP.

Menyesuaikan regulasi Undang-Undang ASN, istilah pegawai "non-ASN" resmi diganti menjadi "tenaga jasa lainnya dan tenaga pendukung,"ujar Agung.

Pengawasan dan penegakan aturan tidak lagi terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan mencakup seluruh pekerja alih daya (outsourcing) di lingkungan pemerintah kota, termasuk pengemudi dan tenaga lapangan.

"Secara umum sudah tertuang pasal per pasal. Cuma kita perluas lagi, bukan hanya sekadar ASN, tetapi tenaga pendukung dan tenaga jasa lainnya yang ada di lingkungan pemerintah kota juga masuk dalam lingkup itu," kata Ketua Komisi I DPRD Balikpapan.

DPRD memutuskan menunda sementara rapat pembahasan guna menjadwalkan pertemuan teknis lanjutan dengan Dinas Pendidikan. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mematangkan formula teknis implementasi kurikulum berdasarkan panduan yang telah disusun oleh BNN.