Karhutla Kaltim Capai 5.700 Hektare, Didominasi Lahan Masyarakat

RRI.CO.ID, Nusantara – Luasan lahan terbakar di Kalimantan Timur mencapai sekitar 5.700 hektare dari 1.245 kejadian. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan luasan tersebut tidak bertambah meski kebakaran terjadi berulang di lokasi yang sama.

Dari total luasan tersebut, sekitar 3.944 hektare merupakan lahan masyarakat. Kemudian 1.726 hektare berada di kawasan hutan dan sekitar 38,5 hektare merupakan kawasan perkebunan dengan Hak Guna Usaha atau HGU.

“Yang mana kami menghitungnya setiap kejadian itu walaupun dia di tempat yang sama, kami hanya hitung hektarnya tidak bertambah walaupun kejadiannya bertambah,” katanya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Kaltim, Senin, 14 September 2026.

Menurut Fitra, Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan GAPKI, pengusaha kehutanan, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pencegahan kebakaran.

Khusus lahan masyarakat, pemerintah meminta setiap kepala desa melaporkan pemilik lahan, luasan lahan, serta penyebab terjadinya kebakaran. Formulir pelaporan tersebut telah dikirimkan ke desa-desa yang wilayahnya mengalami kebakaran.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus mendorong masyarakat mencegah pembakaran lahan. Pemerintah menduga sebagian kebakaran di lahan masyarakat berkaitan dengan aktivitas pertanian dan perkebunan.

Fitra juga menyampaikan dampak karhutla terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Muara Jawa, Senipah, dan Wonotirto disebut telah mengalami kualitas udara tidak sehat.

Sementara itu, kualitas udara di sejumlah daerah lainnya berada pada kategori sedang. Bahkan, Kabupaten Kutai Barat sempat mengalami kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, Kaltim telah menerima bantuan 75 unit pompa air dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan tersebut telah diterima dan didistribusikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Saat ini, terdapat tujuh kabupaten yang telah menetapkan status darurat terkait penanganan bencana. Khusus Mahakam Ulu, status yang ditetapkan merupakan darurat kekeringan karena wilayah tersebut juga menghadapi kerawanan pangan.

Fitra berharap pelaksanaan modifikasi cuaca dapat segera dilakukan di Kaltim. Menurutnya, peluang pertumbuhan awan yang potensial untuk mendukung operasi tersebut diperkirakan tersedia dalam waktu dekat.

“Kami butuh modifikasi cuaca. Kami sudah menunggu bibit awan ini sudah sejak lama sekali, Pak. Tidak muncul-muncul bibitnya,” katanya.

Ia menyebut peluang awan potensial diperkirakan muncul hampir di seluruh wilayah Kaltim pada Selasa, sebelum kembali berkurang hingga sekitar 20 September 2026.

“Jadi kami berharap modifikasi cuaca ini bisa dilakukan untuk Kalimantan Timur,” ucapnya.