RRI.CO.ID, Penajam Paser Utara - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meminta seluruh instansi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran membuat pencegahan dan respons cepat perlu dilakukan bersama.
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar menyampaikan hal tersebut dalam arahannya saat apel gabungan. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait tidak lengah memantau wilayah yang berpotensi terjadi karhutla.
Menurut Tohar, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
Keterlibatan berbagai instansi dibutuhkan agar kemampuan personel dapat saling melengkapi saat menghadapi kejadian di lapangan.
“Walaupun leading sektor untuk karhutla adalah BPBD, instansi terkait juga harus bersama-sama menanggulanginya,” ujar Tohar pada Selasa 1 September 2026.
Ia mengatakan setiap unsur memiliki keterbatasan dalam mengerahkan personel secara terus-menerus. Karena itu, pembagian peran dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapsiagaan.
Selain personel, kesiapan peralatan juga perlu dipastikan sebelum terjadi kebakaran.
Pemantauan wilayah rawan menjadi langkah penting agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak awal.
Tohar menilai pencegahan tetap menjadi langkah utama dalam menghadapi karhutla.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai risiko aktivitas yang menggunakan api.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah kebiasaan membakar sampah.
Api yang tidak diawasi dapat merambat ke vegetasi kering dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Kita harus bersama-sama melakukan pencegahan. Berikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah,” katanya.
Menurutnya, informasi mengenai titik api juga harus segera diteruskan kepada petugas.
Kecepatan menerima informasi dapat menentukan seberapa luas kebakaran berkembang sebelum upaya pemadaman dilakukan.
Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan dan lahan.
Asap akibat kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari apabila kebakaran meluas.
Karena itu, pemerintah kecamatan serta desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi dengan warga.
Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga pertama untuk melaporkan munculnya asap maupun aktivitas pembakaran yang berisiko.
Penanganan karhutla di PPU membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, hingga masyarakat.
Sinergi tersebut diperlukan agar pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.
Pemkab PPU berharap seluruh unsur tetap menjaga kesiapsiagaan selama kondisi yang berpotensi memicu karhutla masih berlangsung.
Dengan koordinasi dan respons cepat, potensi kebakaran diharapkan dapat ditekan sekaligus mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....