BKPSDM Samarinda Dorong ASN Jadikan Pelayanan Publik sebagai Wujud Kemerdekaan

RRI.CO.ID, Samarinda - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Samarinda untuk merefleksikan kembali makna kemerdekaan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara dan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gerakan Pembudayaan Minat Baca (GPMB) Kalimantan Timur, Syafruddin Pernyata, saat menjadi pemateri Sharing Session “Refleksi Kemerdekaan Bagi ASN & Masyarakat Samarinda” yang digelar BKPSDM Kota Samarinda, pada Jumat 28 Agustus 2026. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab besar karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kenyamanan hidupnya pada kualitas pelayanan pemerintah.

Syafruddin menilai pertumbuhan Kota Samarinda dari waktu ke waktu tidak terlepas dari posisi strategis dan peran aparatur pemerintah dalam pembangunan. Ia menyebut Samarinda kini menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan juga semakin besar.

“Ketika kita sekarang sudah memperingati kemerdekaan tahun ini yang ke-81, ini semakin meneguhkan sikap kita bahwa masyarakat Samarinda menumpukan sebagian kenyamanan hidupnya di kota ini pada kita sebagai aparatur sipil negara,” ujar Syafruddin.

Syafruddin menegaskan, ukuran kemerdekaan bagi masyarakat saat ini salah satunya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah memberikan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Menurutnya, masyarakat harus terbebas dari prosedur pelayanan yang rumit, informasi yang tidak jelas, maupun proses yang berbelit-belit.

“Jadi kemerdekaan itu harus menghasilkan tindakan, bukan ucapan. Caranya adalah mempermudah prosedur dan memberi informasi yang jelas,” katanya.

Syafruddin juga mendorong ASN untuk memiliki keberanian mendengarkan keluhan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ia menilai kritik, saran, maupun pengaduan seharusnya menjadi sumber inovasi agar pelayanan pemerintah semakin berkualitas dan masyarakat dapat merasakan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.