Bawaslu Kaltim Diminta Perkuat Kapasitas Pengawasan di Masa Non-Tahapan Pemilu

RRI.CO.ID, Samarinda - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenty, mendorong seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta Bawaslu kabupaten/kota memanfaatkan masa non-tahapan pemilu sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan pengawasan.

Pesan tersebut disampaikan Lolly saat memberikan arahan dalam kegiatan Pojok Literasi Jumat Berkah yang digelar secara luring dan daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Identifikasi Potensi Kerawanan pada Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye – Sesi I” pada Jumat 21 Agustus 2026.

Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 26 Agustus 2026, Lolly mengatakan masa non-tahapan bukan berarti aktivitas pengawasan berhenti. Sebaliknya, periode tersebut harus dimanfaatkan untuk belajar, melakukan evaluasi, memperbarui pengetahuan, serta menyiapkan strategi yang lebih matang sebelum memasuki tahapan pemilu berikutnya.

“Di masa non-tahapan ini, perlu kita mengasah dan meningkatkan skill kita terkait kerja-kerja pengawasan sebelum memasuki tahapan,” ujar Lolly.

Ia menegaskan, kesiapan pengawasan harus dibangun sejak dini agar seluruh jajaran pengawas memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai dinamika politik dan potensi pelanggaran di lapangan.

Pengawas tidak hanya dituntut mampu merespons pelanggaran yang terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengenali potensi kerawanan sejak awal.

Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat adalah pemetaan kerawanan pada tahapan kampanye dan dana kampanye. Menurut Lolly, pemetaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman dari pemilu sebelumnya, memahami karakteristik wilayah, mencermati dinamika politik setempat, serta mengidentifikasi pola-pola pelanggaran yang berpotensi muncul.

“Pemetaan tersebut dapat dilakukan dengan melihat pengalaman pada tahapan sebelumnya, karakteristik wilayah, dinamika politik, hingga pola-pola pelanggaran yang berpotensi muncul dalam tahapan kampanye dan dana kampanye,” katanya.

Lolly menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pengawasan yang berbeda. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman di antara jajaran pengawas serta kemampuan membaca potensi persoalan yang mungkin berkembang di masing-masing wilayah.

Dengan persiapan yang matang, pengawas tidak perlu memulai dari titik nol saat tahapan kampanye dimulai. Mereka telah memiliki gambaran mengenai titik-titik rawan, potensi pelanggaran yang mungkin muncul, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Dengan begitu, ketika tahapan kampanye dimulai, pengawas tidak lagi bekerja dari titik awal, tetapi telah memiliki gambaran mengenai apa yang harus diawasi, di mana potensi kerawanan dapat muncul, serta langkah pencegahan apa yang perlu dilakukan,” katanya.

Selain peningkatan kapasitas individu, masa non-tahapan juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga pengawas. Diskusi, evaluasi berkala, pembaruan pengetahuan, hingga penyusunan strategi pengawasan bersama dinilai penting untuk membangun kesiapan yang lebih solid.

Melalui penguatan kapasitas secara berkelanjutan, Bawaslu berharap seluruh jajaran pengawas di Kalimantan Timur semakin siap menghadapi setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap berbagai dinamika yang berkembang di lapangan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan yang profesional, preventif, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran sejak dini.