RRI.CO.ID, Penajam Paser Utara – Pembangunan desa memerlukan kebijakan yang tidak seragam karena setiap wilayah memiliki persoalan, potensi, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Konsultasi Publik dan Ekspose Indeks Desa Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin, 24 Agustus 2026.
Kegiatan diikuti sekitar 134 peserta yang berasal dari perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, BUMDes, TP PKK, Posyandu, serta unsur terkait lainnya.
Forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat.
Kepala DPMD PPU Tita Deritayati mengatakan, perbedaan karakteristik setiap desa harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap desa memiliki tantangan dan potensi yang berbeda. Karena itu diperlukan sinergi, inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat sasaran agar pembangunan desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Tita.
Menurutnya, konsultasi publik juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali program yang telah berjalan. Masukan dari pemerintah desa dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mengetahui persoalan yang masih dihadapi sekaligus mencari langkah perbaikannya.
Karena itu, Tita meminta forum tersebut tidak berhenti sebagai agenda formal. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam peningkatan kualitas pemberdayaan serta pemerintahan desa.
“Mari kita jadikan konsultasi publik ini sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, berdaya saing, inklusif, dan sejahtera,” katanya.
Konsultasi publik juga memiliki arti penting di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Menurut Tita, keterbatasan tersebut tidak boleh menghentikan upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa.
Sebaliknya, kolaborasi antarperangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai unsur pendukung perlu diperkuat agar potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
DPMD PPU juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan saran, kritik, maupun rekomendasi. Aspirasi yang belum tersampaikan dalam forum tetap dapat disampaikan kepada DPMD untuk menjadi bahan perbaikan.
Sekretaris DPMD PPU Alam Perwiranegara mengatakan, konsultasi publik merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Forum tersebut sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang masih muncul dalam penyelenggaraan pelayanan DPMD.
“Melalui forum ini kami berharap dapat menghimpun masukan yang produktif untuk penyempurnaan pelayanan DPMD serta menghasilkan berita acara kesepakatan sebagai bahan tindak lanjut,” ucap Alam.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masyarakat, pemerintahan desa, pendampingan desa, serta pengelolaan program pembangunan desa.
Ekspose Indeks Desa menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan. Data dan indikator yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi bahan untuk melihat kondisi desa sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, serta perumusan berita acara kesepakatan. Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai masukan yang muncul memiliki arah tindak lanjut.
Bagi DPMD PPU, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Keberhasilannya juga bergantung pada keterlibatan masyarakat, kapasitas pemerintah desa, penguatan kelembagaan, serta kemampuan seluruh pihak membaca potensi dan persoalan di tingkat lokal.
Melalui konsultasi publik dan ekspose Indeks Desa, DPMD PPU mendorong pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan. Hasil forum diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki pelayanan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di desa-desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....