Asosiasi Petani Ibu Kota (APIK) Dorong PLTB Lebih Ekonomis dan Mudah Diterapkan

RRI.CO.ID, Nusantara – Pengelolaan lahan tanpa bakar atau PLTB dinilai membutuhkan lebih dari sekadar larangan pembakaran. Petani juga memerlukan metode yang efisien dan dukungan peralatan agar praktik tersebut benar-benar dapat diterapkan.

Hal ini dikatakan Ketua Asosiasi Petani Ibu Kota (APIK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pitoyo, dalam acara Sekolah Lapang Musim Kemarau dan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), Kamis, 17 September 2026. Ia mengatakan petani sebenarnya dapat memulai PLTB dari langkah sederhana sesuai kemampuan masing-masing. Menurutnya, pembukaan lahan secara bertahap dapat mencegah penumpukan sisa tebangan yang berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran.

“Kita sudah bisa memulai dari hal sekecilnya. Minimal sesuai dengan kapasitas kita selaku petani, kita sudah melakukan,” kata Pitoyo kepada rri.co.id di Wisata Agro Sukaraja, Kecamatan Sepaku.

Ia mencontohkan pembukaan lahan dapat dilakukan secara bertahap dengan menebang vegetasi dalam luasan terbatas. Sisa tebangan kemudian dikelola melalui teknik tertentu sehingga tidak perlu dibakar dan tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung lahan pertanian.

Menurut Pitoyo, sejumlah pola pengelolaan lama sebenarnya dapat dikembangkan dalam konsep PLTB. Rumput dan ranting hasil pembersihan lahan dapat ditimbun, kemudian ditutup kembali agar terurai dan menjadi bagian dari pengelolaan tanah.

“Kalau pola lama itu biasanya kita gali dulu. Setelah kita gali, rumput-rumput yang kita tebas dan ranting-ranting kita timbun, habis itu kita tutup lagi,” ujarnya.

Namun, penerapan cara tersebut membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembakaran yang selama ini dianggap praktis oleh sebagian masyarakat. Pitoyo menyebut perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi tantangan terbesar dalam mendorong petani meninggalkan praktik pembakaran.

Ia menilai masyarakat perlu didorong untuk tidak berhenti pada keluhan mengenai sulitnya membuka lahan tanpa bakar. Berbagai pengalaman di lapangan dapat menjadi sumber solusi, termasuk mengatur tahapan penebangan sesuai jenis tanaman yang akan dibudidayakan.

“Memang tantangannya tidak secepat kalau kita melakukan bakar. Yang paling berat adalah merubah pola pikir masyarakat dan kebiasaan, karena kebiasaan itu sangat sulit kita rubah,” ucap Pitoyo.

Persoalan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan PLTB. Pitoyo mengatakan petani pada akhirnya membutuhkan metode yang secara teknis dapat dilakukan sekaligus memiliki nilai ekonomis agar tidak menambah beban biaya produksi.

Menurut perhitungannya, pembukaan lahan seluas satu hektare tanpa bakar dapat membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta apabila menggunakan peralatan yang sesuai. Karena itu, ketersediaan alat menjadi salah satu dukungan yang dinilai paling dibutuhkan petani.

“Kalau kita bicara skala ekonomi, pertanian itu memang harus ditinjau dari nilai ekonomisnya. Kalau tidak ekonomis, petani itu akan selalu dicap miskin,” katanya.

Pitoyo berharap dukungan terhadap PLTB tidak berhenti pada edukasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan dukungan tersebut, petani memiliki pilihan yang lebih realistis untuk membuka lahan tanpa menggunakan api.

Di sisi lain, pencegahan kebakaran juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat di sekitar kawasan IKN. Pitoyo mengingatkan sumber api tidak selalu berasal dari aktivitas pembukaan lahan, karena puntung rokok yang dibuang sembarangan juga dapat memicu kebakaran saat kondisi lingkungan kering.

“Kalau tidak bisa berbuat untuk mencegah, minimal kita tidak melakukan pembakaran sehingga tidak menambah masalah yang sudah ada,” tegasnya.

Penerapan PLTB dengan demikian menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni perubahan kebiasaan dan ketersediaan metode yang ekonomis. Bagi petani, keberhasilan pencegahan karhutla akan lebih mudah dicapai ketika pilihan tanpa bakar dapat diterapkan secara praktis tanpa mengorbankan produktivitas dan pendapatan.