Ratusan Sopir Truk Samarinda Demo Minta Fuel Card Tak Diblokir, Ini Kata Andi Harun

RRI.CO.ID, Samarinda - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda menggelar aksi di depan Balai Kota Samarinda, Senin, 24 Agustus 2026. Mereka mempersoalkan kebijakan pembatasan kupon subsidi dan pemblokiran kartu pembelian Biosolar (Fuel Card) yang dinilai menyulitkan aktivitas kerja.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.30 WITA dengan sekitar 500 unit truk memadati sejumlah ruas jalan, mulai Jalan Dr.Soetomo hingga Jalan Kesuma Bangsa.

Para sopir datang dari sejumlah wilayah, di antaranya Samarinda, Loa Bakung, Muara Badak, Tenggarong, Makroman, hingga Palaran. Perwakilan sopir dari Loa Bakung, Muhammad Akhsan, mengatakan persoalan utama yang mereka keluhkan adalah pemblokiran kartu Fuel Card atau Brizzi yang digunakan untuk membeli Biosolar.

“Brizzi kita diblokir, jadi kita enggak bisa isi solar. Kalau mau buka blokir, syarat-syaratnya yang memberatkan kita,” ujar Akhsan saat ditemui rri.co.id di tengah aksi.

Ia menjelaskan, setelah kartu diblokir, sopir harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengaktifkannya kembali. Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan uji KIR, izin usaha, NPWP, hingga dokumen lainnya.

Selain persyaratan yang dinilai rumit, Akhsan menuturkan, mereka juga keberatan dengan kewajiban mengambil nomor antrean pembelian secara langsung di Dinas Perhubungan.

“Yang terakhir itu kita ngambil kupon di Dishub. Kalau kita kerja, ngambil kupon ke Dishub kita repot. Yang mau ngantri kupon di Dishub, yang mau kita kerja,” ucapnya.

Akhsan mengatakan, sopir sebenarnya memahami adanya aturan pemerintah. Namun, mereka meminta agar penerapannya tidak sampai menghambat pekerjaan sehari-hari. Di samping itu, ia juga meminta ada kemudahan dalam melakukan uji KIR.

“Minimal kartu enggak diblokir, kartu kita untuk isi solar. Kartu Brizzi tidak diblokir, sama KIR dipermudah kalau memang harus lewat uji KIR,” kata Akhsan.

Akhsan berharap pemerintah memberikan solusi yang tidak hanya bersifat sementara. Sebab kartu tersebut dibutuhkan untuk bekerja dan bukan untuk kepentingan lain.

“Kalau bisa itu seumur hidup, kartu Brizzi ini hidup. Karena kita buat kerja. Bukan buat yang macam-macam, kita jual lagi enggak. Karena kita kebutuhan buat kerja sebenarnya. Solar ini,” ujarnya.

Tanggapan Wali Kota Andi Harun

Menanggapi tuntutan para sopir, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan akan memonitor mekanisme pengambilan nomor antrean di Dinas Perhubungan. Apabila terbukti menyulitkan dan mengganggu aktivitas kerja sopir, pihaknya akan melakukan evaluasi.

Sementara terkait kartu Brizzi yang diblokir, Andi Harun mengatakan akan kembali membuka akses tersebut jika kendaraan telah lulus uji KIR.

"Teman-teman semua, bagi sopir yang telah lulus uji KIR, Brizzi-nya dibuka blokirnya," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyinggung masalah normalisasi kendaraan over dimension over loading (ODOL), yakni penyesuaian kendaraan agar ukuran dan muatannya kembali mengikuti ketentuan yang berlaku.

Andi Harun menjelaskan, kendaraan yang mengalami over dimensi tetap harus menjalani normalisasi. Namun, pemerintah akan memberikan waktu bagi sopir untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Meski dibuka blokir Brizzi-nya. Tapi ke depan, kendaraan yang over dimensi harus dinormalisasi. Kalau belum normalisasi akan kita maklumi mungkin sebulan dua bulan," ujarnya.

Mengenai biaya normalisasi, Andi Harun menyebut proses pemotongan kendaraan dapat menghabiskan biaya sekitar Rp20 juta. Namun, biaya tersebut bukan menjadi penerimaan Pemerintah Kota Samarinda melainkan ke pemerintah pusat.

Meski demikian, Andi Harun menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan keringanan kepada sopir.