Kemarau Panjang Picu Karhutla, Samarinda Perkuat Kesiapsiagaan

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mencatat sekitar 77 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 104,34 hektare.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah mengingat periode kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September, bahkan berpotensi berlanjut sampai Oktober. Pemerintah pun mulai memetakan sejumlah risiko yang kemungkinan muncul apabila kondisi kering terus terjadi.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan penanganan karhutla di wilayah Samarinda dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Unsur pemerintah, relawan, pemadam kebakaran hingga pihak swasta dilibatkan untuk mempercepat penanganan ketika titik api ditemukan.

“Penanganan karhutla sudah dilakukan secara terpadu, melibatkan relawan, BPBD, Damkar, bahkan pihak swasta,” ujarnya.

Menurut Suwarso, keterlibatan banyak unsur menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla. Dengan dukungan personel dan sumber daya dari berbagai pihak, kebakaran diharapkan dapat segera dikendalikan sebelum merambah ke area yang lebih luas.

Selain fokus pada pemadaman, Pemkot Samarinda juga mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan identifikasi terhadap dampak kemarau. Pemetaan tidak hanya menyangkut potensi karhutla, tetapi juga persoalan air bersih, pertanian, perikanan hingga kondisi kualitas air dan udara.

“Kami melakukan mitigasi sejak awal dengan mengidentifikasi persoalan dan potensi risiko apabila kemarau berlanjut sampai September atau bahkan Oktober,” katanya.

Di tengah meningkatnya kejadian karhutla, opsi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum menjadi langkah yang diputuskan Pemkot Samarinda. BPBD menyebut hingga saat ini belum menerima arahan dari Wali Kota Samarinda untuk melaksanakan rekayasa cuaca.

“Untuk rekayasa cuaca, sampai saat ini belum ada arahan dari Bapak Wali Kota,” ujarnya.

Sebelumnya, operasi modifikasi cuaca pernah dilakukan di kawasan sekitar Bandara APT Pranoto dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, untuk menghadapi kondisi kemarau saat ini, pemerintah masih mengutamakan pemetaan risiko dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Data yang dihimpun dari berbagai OPD nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan. Terlebih, kemarau panjang tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat memengaruhi ketersediaan air bersih serta aktivitas masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.

Apabila kebutuhan air bersih meningkat akibat kemarau berkepanjangan, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi berupa pendistribusian air menggunakan mobil tangki. Upaya tersebut menjadi bagian dari skenario penanganan jika kondisi di lapangan semakin membutuhkan dukungan.

“Konsepnya adalah kolaborasi, semua unsur harus kita gerakkan,” katanya.

BPBD juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran, terutama dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api di lahan yang kondisinya kering. Pencegahan dinilai menjadi langkah penting karena penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah, relawan, perusahaan dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujarnya.