RRI.CO.ID, Samarinda - Kepastian pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan proyek Kereta Trans Kalimantan. Pemerintah dinilai perlu segera menyusun dokumen induk yang menjelaskan cakupan jaringan, tahapan pembangunan, serta kebutuhan investasi secara terukur.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan H. M. Gultom, menyebut estimasi biaya pembangunan jaringan kereta di Kalimantan masih sangat beragam. Perbedaan angka tersebut terjadi karena cakupan proyek yang dibahas juga berbeda, mulai dari satu koridor logistik hingga jaringan penuh yang menghubungkan sejumlah provinsi di Kalimantan.

Dalam sejumlah perencanaan sebelumnya, kebutuhan investasi proyek kereta api di Kalimantan diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah untuk satu ruas prioritas. Sementara itu, estimasi pembangunan jaringan yang lebih luas dapat mencapai ratusan hingga lebih dari seribu triliun rupiah.

“Selama angka kebutuhan biaya masih berbeda-beda dan belum dipisahkan berdasarkan ruas serta tahapan pembangunan, investor maupun publik akan sulit menilai kelayakan proyek,” kata Tiopan. Ia mendorong pemerintah pusat menyatukan data dan menerbitkan satu masterplan resmi yang dapat menjadi acuan bersama.

Menurut Tiopan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak akan cukup apabila seluruh jaringan Trans Kalimantan dibiayai pemerintah secara mandiri. Oleh sebab itu, diperlukan kombinasi pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, investasi business-to-business, serta dukungan lembaga pembiayaan internasional.

Tiopan menilai pengalaman proyek kereta batu bara Kalimantan Timur yang sebelumnya terhenti setelah investor asing mundur harus menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu memperkuat jaminan kebijakan, kepastian lahan, serta mekanisme mitigasi risiko sebelum menawarkan proyek kepada investor.

“Pendanaan campuran akan lebih realistis dibandingkan menggantungkan seluruh proyek kepada satu investor,” ujarnya. APBN dapat digunakan untuk membiayai bagian yang belum layak secara komersial, sedangkan sektor swasta dapat dilibatkan pada koridor yang memiliki kepastian trafik dan pendapatan.

Tiopan menambahkan keberhasilan proyek juga membutuhkan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan karena pembangunan jaringan rel memerlukan waktu panjang. Selain status Proyek Strategis Nasional atau PSN, proyek dinilai memerlukan dasar hukum dan komitmen jangka panjang agar tidak kembali terhenti di tengah proses pelaksanaan.