RRI.CO.ID, Samarinda - Program asuransi pertanian bagi petani di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan alokasi pendanaan dari Kementerian Pertanian tidak tersedia, sehingga program perlindungan terhadap risiko gagal panen tersebut belum bisa dijalankan.

Ketua Tim Kerja Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, Taufik, mengatakan kondisi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Meski saat itu program telah direncanakan, keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat membuat pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan.

"Tahun lalu sebenarnya juga belum terlaksana karena alokasi dari Kementerian Pertanian tidak tersedia. Tahun ini kondisinya masih sama akibat efisiensi anggaran," kata Taufik pada Kamis 30 Juli 2026.

Meski demikian, pihaknya memastikan usulan program asuransi pertanian telah kembali diajukan kepada pemerintah pusat. Dinas Pertanian berharap alokasi anggaran dapat tersedia pada tahun depan sehingga petani kembali memperoleh perlindungan apabila mengalami risiko gagal panen.

"Insyaallah untuk tahun depan sudah kami usulkan kembali," ujarnya.

Sambil menunggu kepastian tersebut, Dinas Pertanian Kukar menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin dialami petani. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lapangan, termasuk memanfaatkan sumber air terdekat dan penggunaan pompa air guna menjaga ketersediaan irigasi, terutama saat musim kemarau.

Apabila gagal panen tetap terjadi, pemerintah daerah akan mengupayakan bantuan benih agar petani dapat segera kembali melakukan penanaman. Bantuan tersebut akan diusulkan melalui Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami akan memaksimalkan sumber daya yang ada, termasuk sumber air dan pompa air. Kalau sampai terjadi gagal panen, kami akan mengusulkan bantuan benih melalui Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian Provinsi," ujar Taufik.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah keterbatasan anggaran, sembari menunggu program asuransi pertanian kembali tersedia pada tahun anggaran mendatang.