RRI.CO.ID, Balikpapan – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Timur menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba melalui pendekatan yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Perwakilan BI Balikpapan dan dihadiri langsung Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol. Romylus Tamtelahitu.

Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Polda Kaltim dalam membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menekan peredaran narkotika di Kalimantan Timur. Melalui kolaborasi tersebut, kepolisian juga mendukung berbagai program edukasi dan literasi yang selama ini dijalankan Bank Indonesia, khususnya kepada kalangan pelajar.

Kombes Pol. Romylus Tamtelahitu menjelaskan, Ditresnarkoba Polda Kaltim pada 2026 menerapkan strategi berbasis tiga pilar, yakni penindakan yang berpola, pencegahan yang terintegrasi, serta penguatan layanan adiksi dan rehabilitasi.

"Strategi ini mencakup tiga hal utama, yaitu penindakan yang berpola, pencegahan yang terintegrasi, serta pendekatan penguatan integrasi layanan adiksi dan rehabilitasi," ujar Romylus kepada RRI, Kamis, 30 Juli 2026.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi, Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan Umran Usman, beserta jajaran penyidik dan humas, Romylus menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan.

Dari pertemuan tersebut, kedua institusi menyepakati tiga poin utama kerja sama. Pertama, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bank Indonesia. Kedua, mendorong pertukaran data, edukasi massal, serta peningkatan literasi masyarakat terkait bahaya narkoba. Ketiga, memperkuat aspek hukum dan operasional guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika.

Salah satu fokus kolaborasi ini adalah pemanfaatan data ekonomi untuk memetakan daerah yang berpotensi menjadi wilayah rawan peredaran narkoba. Menurut Romylus, aktivitas peredaran narkotika memiliki keterkaitan dengan tingkat perputaran uang dan karakteristik lapangan usaha di suatu daerah.

"Sebagai contoh, semakin tinggi tingkat perputaran uang di suatu daerah, seperti Samarinda atau Balikpapan, maka potensi peredaran narkotika di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, data perputaran uang dan pemetaan lapangan usaha (LU) yang dimiliki Bank Indonesia, seperti sektor pertambangan dan perkebunan, akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan algoritma analisis. Algoritma tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah maupun sektor industri dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi yang berpotensi menjadi sasaran jaringan peredaran narkoba.

Pertemuan strategis tersebut ditutup dengan pembahasan draf komitmen bersama, peninjauan fasilitas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, serta sesi foto bersama sebagai simbol dimulainya kolaborasi antara Polda Kalimantan Timur dan Bank Indonesia Balikpapan dalam upaya memperkuat pencegahan serta pemberantasan narkoba.