RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur, Asri Pradikta, mengatakan masukan dan keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Masukan langsung dari masyarakat sangat penting bagi kami, termasuk berbagai keluhan yang hingga kini masih dirasakan. Namun perlu dipahami bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung atas seluruh wilayah karena sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota," ujar Asri.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menjalankan fungsi koordinasi sekaligus pengawasan terhadap program-program yang didanai APBD Provinsi. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan pada penanganan akses jalan menuju sejumlah desa di wilayah Gerunggung, Kabupaten Kutai Barat.

Menurut Asri, program penanganan jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat turut diundang untuk melakukan pembahasan bersama di tingkat provinsi.

"Program tersebut kami kawal melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ucapnya. Pada Dialog RRI dengan topik "Anggaran Berkualitas, Pelayanan Meningkat, Masyarakat Kaltim Sejahtera" Kamis, 16 Juli 2026.

Asri mengakui masih terdapat wilayah yang dinilai masyarakat belum tersentuh pembangunan. Menurutnya, kondisi tersebut bisa disebabkan adanya perbedaan data maupun informasi di lapangan. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program berikutnya.

"Apabila masih ada wilayah yang belum mendapatkan perhatian, tentu itu menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Hal tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran selanjutnya," kata Asri.

Selain itu, ia mengingatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan juga dipengaruhi kondisi fiskal. Menurutnya, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan daerah juga berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang saat ini mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah Indonesia.