OIKN Terapkan Konsep Forest City, Sponge City, dan Smart City di IKN

RRI.CO.ID, Samarinda - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerapkan tiga konsep utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Forest City, Sponge City, dan Smart City. Ketiga konsep tersebut dirancang sebagai fondasi pembangunan IKN untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, urbanisasi, hingga transformasi digital di masa depan.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati, menjelaskan konsep Forest City atau kota hutan menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. Konsep Forest City diterapkan melalui pendekatan landscape terintegrasi yang mengutamakan keberadaan hutan dan ruang terbuka hijau sebagai bagian utama dari ekosistem perkotaan.

Thomas menyebutkan, dari total luas wilayah IKN yang mencapai sekitar 252 ribu hektare atau hampir empat kali luas wilayah Jakarta, hanya sekitar 25 persen yang akan digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara itu, sekitar 65 persen kawasan akan dipertahankan sebagai area hijau dan hutan, serta 10 persen lainnya dialokasikan untuk kawasan pangan berkelanjutan.

"Dari total 252 ribu hektare, yang kita gunakan untuk membangun hanya 25 persen. Sisanya akan kami pertahankan sebagai area hijau dan hutan," ujar Thomas, pada Jumat 3 Juli 2026.

Thomas menambahkan, OIKN saat ini juga terus melakukan upaya reforestasi dan rehabilitasi kawasan hutan di wilayah IKN. Salah satunya melalui pengembangan kawasan pembibitan di Mentawir yang memiliki kapasitas produksi hingga 16 juta bibit tanaman per tahun untuk mendukung program penghijauan berkelanjutan.

Selain konsep Forest City, OIKN juga menerapkan konsep Sponge City atau kota spons yang mengintegrasikan sistem pengelolaan air, desain perkotaan, arsitektur, dan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan IKN juga mengambil berbagai pelajaran dari pengalaman kota-kota besar, termasuk Jakarta, yang menghadapi kompleksitas persoalan perkotaan.

Menurut Thomas, penguatan infrastruktur digital merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di IKN. Selain infrastruktur, pemerintah juga mempersiapkan sumber daya manusia dan ekosistem digital untuk mendukung penerapan smart governance di masa mendatang.

"Tanpa penguatan infrastruktur digital, kita tidak akan berbicara mengenai loncatan peradaban dalam sistem pemerintahan," kata Thomas.