RRI.CO.ID, Samarinda – Pelaksanaan Sensus Ekonomi tidak hanya dilakukan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut banyak negara juga rutin melaksanakan sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk China, Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indonesia bahkan belajar dari pengalaman China yang baru menyelesaikan Sensus Ekonomi kelimanya pada 2024.

"China membagikan pengalaman mereka kepada kami setelah menyelesaikan sensus ekonomi tahun 2024. Mereka mengirimkan beberapa orang ke BPS untuk berbagi pengalaman bagaimana melaksanakan sensus ekonomi," ujarnya, saat memberikan sambutan dalam pencanangan sensus ekonomi yang digelar di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis, 25 Juni 2026.

Amalia mengungkapkan, China mengerahkan sekitar 2,1 juta petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia yang melibatkan sekitar 251 ribu petugas pada Sensus Ekonomi 2026.

Selain China, Amerika Serikat dan Jepang juga secara rutin menyelenggarakan sensus ekonomi. Sementara Malaysia saat ini juga tengah melaksanakan sensus ekonomi, meski dengan metode yang berbeda.

"Malaysia melakukan sensus ekonomi selama sekitar 10 bulan karena jumlah petugasnya terbatas. Memang kalau terlalu lama, tantangannya kondisi usaha bisa berubah selama proses pendataan berlangsung," kata dia.

Amalia menjelaskan, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi.

Ia mencontohkan, seperti China yang menemukan jumlah pelaku usaha meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sensus sebelumnya. Dari hasil tersebut, pemerintah China kemudian mengubah arah kebijakan dengan memperkuat sektor usaha yang sedang berkembang, membangun kawasan industri di lokasi yang tepat, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

"Hasil sensus ekonomi menjadi kompas bagi pemerintah. Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil juga akan lebih tepat," ucapnya.

Menurut Amalia, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan BPS terus mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia.