MUI Kaltim Dorong Kemandirian Pendanaan, Kurangi Ketergantungan pada Dana Hibah

RRI.CO.ID, Samarinda - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur berupaya memperkuat kemandirian organisasi dengan meningkatkan sumber pendanaan di luar hibah pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus kepengurusan MUI Kaltim periode 2025-2030 yang baru dikukuhkan.

Ketua Umum MUI Kalimantan Timur periode 2025-2030, KH Muhammad Rasyid, mengatakan kebutuhan untuk mencari sumber pendanaan alternatif muncul setelah melihat tingginya ketergantungan organisasi terhadap dana hibah selama ini.

Berdasarkan hasil evaluasi kepengurusan sebelumnya, Rasyid menyebut sebagian besar anggaran MUI Kaltim masih berasal dari dana hibah. Sementara kontribusi pendanaan nonhibah masih relatif kecil.

"Pada lima tahun yang lewat, persentase anggaran yang berasal dari non-hibah hanya 16 persen. Sementara, 84 persen itu dana hibah," ujarnya usai pengukuhan pengurus MUI Kaltim di Samarinda, Selasa, 23 Juni 2026.

Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki agar organisasi memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan program pelayanan umat. Terlebih di tengah berbagai penyesuaian anggaran yang terjadi saat ini.

Di samping itu, Rasyid juga mengungkapkan anggaran MUI Kaltim pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karenanya, organisasi perlu mulai memikirkan strategi pendanaan yang lebih berkelanjutan.

"Saya melihat realitanya anggaran tahun 2026 hanya sekitar sepertiga dari tahun 2025. Ini tentu menjadi tantangan yang harus kita cari solusinya bersama," ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan upaya mencari sumber pendanaan baru bukan berarti mengurangi kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dana hibah tetap penting karena MUI merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan umat dan kehidupan keagamaan.

Namun ke depan, MUI Kaltim ingin memperbesar dukungan yang berasal dari kekuatan internal organisasi, partisipasi umat, serta kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Dengan begitu, Rasyid berharap komposisi pendanaan organisasi dapat lebih seimbang sehingga berbagai program pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan umat tetap dapat berjalan secara optimal meski menghadapi keterbatasan anggaran.