RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan Pemerintah Kota Samarinda masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait rencana penghapusan tenaga guru honorer. Pemerintah kota juga berharap daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Menurut Andi Harun, pernyataan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih akan dipelajari lebih lanjut. Pemerintah pusat disebut masih mempertimbangkan berbagai aspirasi dari daerah sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh.

Wali Kota Samarinda menilai kebutuhan guru di daerah masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah berharap ada solusi yang tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.

“Tentu kita menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dan tentu pada akhirnya kita berharap ada kewenangan yang diberikan kepada daerah,” ujarnya pada Senin 18 Mei 2026.

Menurut Andi Harun, daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan tenaga pendidik di lapangan. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah dinilai dapat mengambil langkah lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan guru.

Pemerintah Kota Samarinda juga berharap kebijakan yang nantinya diterapkan tetap mempertimbangkan kualitas pendidikan serta keberlangsungan tenaga pendidik yang selama ini membantu proses pembelajaran. Hal itu penting agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Andi Harun menegaskan Pemkot Samarinda akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat. "Harapannya keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan kepastian sekaligus solusi bagi dunia pendidikan di daerah," ucapnya.