RRI.CO.ID, Samarinda - Program Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah terus menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur. Dalam dialog interaktif bersama RRI Samarinda, masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut, terutama kaitannya dengan bantuan sosial yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah daerah pun memberikan penjelasan terkait tujuan utama Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Menurutnya, masih ada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum dapat mengakses pendidikan secara maksimal. Karena itu, pemerintah menghadirkan sekolah dengan fasilitas lengkap agar pemerataan pendidikan benar-benar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Achmad Rasyidi mengatakan bantuan PKH memiliki keterbatasan baik dari sisi nominal maupun kuota penerima. Ia menjelaskan, bantuan pendidikan untuk siswa sekolah dasar dalam PKH hanya sekitar ratusan ribu rupiah per tahun sehingga belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, tidak semua keluarga miskin dapat masuk sebagai penerima PKH karena kuota bantuan dari pemerintah pusat terbatas.

“Ada masyarakat miskin yang belum masuk program PKH, sehingga anak-anak mereka dimasukkan ke Sekolah Rakyat,” ucap Achmad Rasyidi, dikutip Senin 18 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan pengganti PKH, melainkan pelengkap program sosial pemerintah agar lebih banyak masyarakat miskin memperoleh akses pendidikan yang layak.

Ia juga menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan semata program milik Dinas Sosial, melainkan program pemerintah pusat yang melibatkan berbagai instansi. Dinas Sosial daerah hanya membantu proses pendataan calon siswa, verifikasi lapangan, serta penyediaan lahan pembangunan sekolah. Seluruh pembangunan fisik dan pembiayaan utama menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagai bagian dari program strategis nasional.

Dalam penjelasannya, Achmad Rasyidi mengungkapkan pemerintah kini mulai mengarahkan penerima bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi. Menurutnya, keluarga penerima PKH nantinya akan diberikan pemberdayaan usaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Setelah dianggap mampu secara ekonomi, mereka akan dikeluarkan atau “digraduasi” dari program bantuan sosial sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Selain fokus pada pendidikan, Sekolah Rakyat juga memperhatikan kesehatan dan keamanan siswa. Dikatakannya, seluruh siswa wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum masuk asrama. Di lingkungan sekolah, tersedia wali asrama, wali kelas, petugas kebersihan, hingga pengawasan CCTV di ruang publik untuk mencegah tindakan perundungan atau bullying.

Dalam aspek kedisiplinan, Sekolah Rakyat bekerja sama dengan aparat setempat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. “Tujuannya agar anak-anak memiliki tingkat disiplin yang lebih baik setelah lulus dari Sekolah Rakyat,” katanya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter siswa menjadi lebih mandiri, tertib, dan siap menghadapi masa depan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan di Kalimantan Timur dapat terus berkurang. Dengan dukungan pendidikan gratis, fasilitas asrama, pembinaan karakter, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, program ini diproyeksikan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.