RRI.CO.ID, Samarinda - Isu anggaran laundry senilai Rp450 juta menjadi salah satu pembahasan dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa 5 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai angka tersebut ramai diperbincangkan karena dipahami secara parsial tanpa melihat rincian kebutuhan yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan pos laundry Rp450 juta muncul dalam dokumen perencanaan anggaran yang memuat kebutuhan operasional berbagai fasilitas pemerintah. Menurut dia, istilah laundry dalam dokumen tersebut tidak dapat dimaknai hanya sebagai biaya pencucian pakaian.
Faisal menerangkan, anggaran laundry itu juga mencakup kebutuhan pencucian berbagai perlengkapan penunjang operasional. Di antaranya meliputi pencucian gorden, sprei, karpet, serta kebutuhan laundry di guest house dan sejumlah fasilitas yang dikelola pemerintah provinsi.
Ia menegaskan, pos anggaran tersebut bukan hanya untuk rumah jabatan gubernur. Menurutnya, berbagai fasilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebutuhan pemeliharaan rutin yang juga tercatat dalam pos serupa.
“Tertulis laundry, tapi itu bukan hanya pakaian. Ada gorden, sprei, karpet, dan itu juga bukan hanya untuk rumah jabatan,” ujar Faisal.
Dalam forum yang sama, Faisal juga menyinggung angka yang muncul dalam sistem pada dasarnya merupakan data rencana anggaran. Karena itu, nominal yang tercantum belum tentu sama dengan realisasi akhir setelah melalui proses pengadaan, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan.
Menurut Faisal, pembahasan mengenai anggaran laundry tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di hotel kini lebih banyak dialihkan ke fasilitas milik pemerintah, sehingga kebutuhan operasional di dalam kawasan pemerintah ikut meningkat.
Faisal mencontohkan, ketika kegiatan rapat dan pertemuan lebih banyak digelar di fasilitas pemerintah, kebutuhan pendukung seperti kebersihan ruangan, pencucian perlengkapan, hingga pemeliharaan sarana otomatis ikut bertambah. Namun di sisi lain, langkah itu dinilai tetap menghasilkan efisiensi karena biaya penyelenggaraan kegiatan di hotel relatif lebih tinggi.
Menurut Kadiskominfo, biaya kegiatan di hotel dapat mencapai sekitar Rp300 ribu hingga Rp370 ribu per orang, sedangkan penyelenggaraan kegiatan di fasilitas sendiri dengan sistem katering berada pada kisaran Rp125 ribu hingga Rp150 ribu per orang. Selisih itu disebut menjadi salah satu dasar kebijakan efisiensi yang saat ini dijalankan pemerintah provinsi.
Faisal menegaskan klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak hanya melihat angka besar tanpa memahami konteks penggunaannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan penjelasan mengenai anggaran laundry Rp450 juta sebagai bagian dari upaya meluruskan persepsi publik terhadap dokumen perencanaan belanja daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....