RRI.CO.ID, Kukar – Guna membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mitigasi dampak kebijakan delineasi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menghadiri audiensi strategis tersebut bersama Sekretaris Utama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 5 Kantor OIKN pada Selasa 28 April 2026, yang dihadiri oleh sejumlah OPD terkait serta anggota DPRD Kukar.

Dalam sambutannya, Rendi Solihin menyoroti dampak signifikan dari penurunan produksi sektor pertambangan di wilayah yang masuk delineasi IKN. Ia menyebutkan penurunan produksi mencapai lebih dari 50 persen, yang berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan aktivitas tambang ini berdampak langsung pada masyarakat. Kita melihat adanya PHK massal yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem,” ujar Rendi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak tersebut, di antaranya melalui pelatihan keterampilan dasar bagi masyarakat terdampak serta pemberian bantuan stimulan untuk mendorong tumbuhnya usaha mandiri.

“Kami mendorong adanya program pelatihan skill dasar dan dukungan usaha agar masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi,” ucapnya.

Selain isu ekonomi, Rendi juga mengangkat persoalan pengelolaan sampah dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga potensi wisata seperti kawasan pantai dan hutan pinus agar tetap menjadi sumber kontribusi PAD bagi Kutai Kartanegara.

Menanggapi hal tersebut, Bimo Adi Nursanthyasto menjelaskan pihak OIKN telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk alternatif relokasi bagi pelaku UMKM ke kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kami telah menyiapkan ruang bagi pelaku UMKM untuk bisa berkembang di kawasan KIPP. Pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 147.000 penduduk telah teridentifikasi masuk dalam wilayah IKN. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan melalui pendidikan dan penciptaan peluang usaha menjadi prioritas utama OIKN.

“Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan IKN,” katanya.