RRI.CO.ID, Samarinda – Ungkapan “banyak anak banyak rezeki” yang dahulu populer di masyarakat kini dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Muslimin, dalam program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Samarinda.

Menurut Muslimin, pandangan tersebut lebih bersifat persepsi yang berkembang pada masa lalu, namun tidak selalu sejalan dengan realitas kehidupan modern. “Itu soal persepsi. Di zaman dulu mungkin relevan, tetapi sekarang tidak lagi linear dengan kondisi kehidupan saat ini,” ujar Muslimin, dikutip Selasa 21 April 2026.

Muslimin menjelaskan, faktor ekonomi dan kesejahteraan keluarga saat ini dipengaruhi banyak hal, termasuk kondisi global dan kemampuan individu. “Rezeki itu dipengaruhi banyak faktor, termasuk kompetensi dan keterampilan. Tidak bisa hanya bergantung pada jumlah anak,” katanya.

Ia menekankan pentingnya perencanaan keluarga untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik, baik bagi orang tua maupun anak. Dalam program keluarga berencana, BKKBN menerapkan konsep 4T, yaitu tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu sering, dan tidak terlalu banyak dalam melahirkan.

Muslimin mengungkapkan, faktor 4T masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. “Salah satu penyebab angka kematian ibu dan bayi adalah kondisi 4T tersebut,” ucapnya.

Ia menambahkan, kehamilan pada usia 15–19 tahun masih cukup tinggi. Data menunjukkan sekitar 18,8 dari 1.000 perempuan melahirkan pertama kali pada usia tersebut. “Tidak ada orang tua yang ingin anaknya melahirkan di usia terlalu muda. Ini yang perlu kita cegah bersama,” ujarnya.

Muslimin juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Menurutnya, jumlah anak yang banyak tanpa perencanaan dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan. “Bagaimana anak bisa memiliki kompetensi jika tidak direncanakan dengan baik oleh orang tuanya,” katanya.

Ia menegaskan, dunia kerja saat ini menuntut keterampilan dan kompetensi, sehingga keluarga perlu mempersiapkan anak secara optimal. Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan bahwa penyuluh KB merupakan jabatan fungsional dalam aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki standar kompetensi khusus.

“Ada dua jalur menjadi penyuluh KB, yaitu pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap penyuluh KB wajib memiliki tiga kompetensi utama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural. “Secara teknis, penyuluh harus memiliki 19 kompetensi, mulai dari pendataan keluarga hingga pelaporan,” ucap Muslimin.

Untuk memastikan profesionalitas, pelatihan bagi penyuluh KB dilakukan secara berkelanjutan, baik secara langsung maupun daring. “Pasca pandemi COVID-19, pelatihan tidak hanya dilakukan secara klasikal, tetapi juga secara virtual,” kata Muslimin.

Menurutnya, metode ini memungkinkan peningkatan kapasitas bagi ribuan penyuluh KB di seluruh Indonesia secara lebih efektif. Melalui penguatan peran penyuluh KB dan edukasi masyarakat, pemerintah terus mendorong perubahan pola pikir dalam perencanaan keluarga.

Muslimin menegaskan tujuan utama program ini adalah menciptakan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. “Perencanaan keluarga yang baik akan berdampak pada kualitas generasi mendatang,” ujarnya.