Strategi 4K yang dimaksud meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Keempat aspek ini dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengoptimalkan implementasi strategi ini di wilayah masing-masing.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rachmad, mengatakan pendekatan 4K masih sangat relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Namun, ia menekankan implementasinya tidak bisa disamaratakan di semua daerah.

“Dasar-dasar kita masih tetap sama, strategi kita masih tetap mengacu pada 4K. Tapi tentu tiap daerah berbeda dalam tindakan teknisnya,” ucapnya.

Menurut Ujang, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, baik dari sisi geografis, distribusi, maupun pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan penyesuaian kebijakan agar strategi yang diterapkan benar-benar efektif.

Selain itu, Ujang juga menyoroti kondisi ekonomi yang saat ini menunjukkan perlambatan, namun di sisi lain tekanan inflasi masih relatif tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai stagflasi dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

“Kita lihat ekonomi kita agak lesu, tapi inflasi tinggi. Ini yang disebut stagflasi, jadi pendekatannya tidak bisa biasa,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, ia menilai diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Pemerintah tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga harus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.