Kaltim Kurangi Ketergantungan Batu Bara, Siapkan Skema Ekonomi Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan strategi transformasi ekonomi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan non-tambang sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan hingga 2045.

Upaya tersebut dibahas dalam Diskusi Putaran Ketiga Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sekretaris Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purboyo, mengatakan sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih berasal dari sektor pertambangan batu bara. Sektor tersebut juga menyerap sekitar 46 ribu tenaga kerja.

“Transformasi ekonomi diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang sudah ada sekaligus mempersiapkan industri-industri baru yang lebih berkelanjutan dan sesuai perkembangan global,” ujar Wahyu melansir rilis Pemprov Kalimantan Timur.

Menurutnya, ketergantungan terhadap komoditas yang sangat dipengaruhi harga dan permintaan global perlu diantisipasi melalui transformasi ekonomi yang terencana. Pemerintah tidak hanya mempertahankan sektor ekonomi yang sudah berkembang, tetapi juga mendorong munculnya sumber pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Wahyu menjelaskan, transformasi ekonomi Kaltim sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Pada era 1970-an, perekonomian daerah didominasi sektor kehutanan. Memasuki awal 2000-an, kontribusi sektor tersebut bergeser dan didominasi pertambangan batu bara. Kini, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, mulai menunjukkan kontribusi yang semakin besar.

“Pertambangan memang masih menjadi sektor utama, tetapi sumber daya itu tidak selamanya ada. Karena itu, kita harus menyiapkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” katanya.

Forum tersebut turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK Kaltim-Kaltara Misyar Borowisanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto, serta perwakilan APINDO, GAPKI, dan PUTRI.

Forum konsultasi daerah ini menjadi bagian dari penyusunan arah pembangunan ekonomi Kaltim menuju 2045. Transformasi diarahkan untuk membangun perekonomian yang lebih tangguh, inklusif, berkelanjutan, serta tidak bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.