RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan di tengah polemik kebijakan yang berkembang. Kepastian ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait isu perubahan skema layanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, dalam diskusi publik yang digelar KNPI Kota Samarinda mengatakan bahwa kebijakan yang beredar saat ini belum bersifat final. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota masih melakukan koordinasi intensif guna menyamakan persepsi.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan di sektor kesehatan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Proses pembahasan harus dilakukan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Menurut Jaya, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan harus mempertimbangkan kesiapan sistem dan keberlanjutan layanan.

Ia juga meluruskan informasi yang berkembang terkait adanya surat edaran yang beredar di masyarakat. Dokumen tersebut, kata dia, bukan merupakan kebijakan final, melainkan hanya bentuk pemberitahuan yang masih dalam tahap pembahasan.

Jaya meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap isu yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN, termasuk masyarakat kurang mampu.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa anggaran kesehatan tidak hanya difokuskan pada pembayaran premi BPJS Kesehatan. Pembiayaan sektor kesehatan mencakup berbagai aspek penting seperti penyediaan tenaga medis, alat kesehatan, hingga distribusi obat-obatan.

“Premi itu kecil, tapi pelayanan kesehatan itu kompleks dan memerlukan anggaran besar,” ujarnya, Selasa 14 April 2026.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan layanan dan kemampuan anggaran. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Diskusi publik yang digelar KNPI Kota Samarinda turut menjadi ruang klarifikasi atas berbagai informasi yang berkembang. Sejumlah pihak yang hadir juga memberikan pandangan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.