RRI.CO.ID, Samarinda - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 3B yang menyasar Ibu hamil (Bumil), Ibu menyusui (Busui), dan Balita non-PAUD di Kota Samarinda tidak hanya berfokus pada pembagian makanan, tetapi juga memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Program ini menyasar kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan pelaksanaan program diawali dengan proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dinas Kesehatan.

“Melalui rapat persiapan, kita mengidentifikasi jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Satu SPPG melayani sekitar 50 hingga 150 orang,” ujarnya kepada rri.co.id Selasa 14 April 2026 di Samarinda.

Ia mengungkapkan, dari puluhan SPPG yang tersedia, terdapat beberapa unit yang belum dapat beroperasi optimal karena kendala fasilitas, seperti instalasi pengolahan air limbah. Kondisi ini berdampak pada penyesuaian distribusi agar pelayanan tetap berjalan.

Setelah pendataan, tahapan berikutnya adalah penyusunan menu oleh tenaga ahli gizi. Menu yang disiapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing penerima, termasuk alergi makanan.

“Setiap penerima ditanya alerginya. Bahkan ada yang alergi nasi, selain tempe dan tahu,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanan diberikan penanda khusus agar tidak tertukar, serta disiapkan alternatif bahan pangan yang setara nilai gizinya. Pendekatan ini dinilai penting agar program benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru.

Pada tahap pengolahan, standar kebersihan menjadi perhatian utama. Proses memasak dilakukan dengan pengawasan ketat, meskipun evaluasi tetap dilakukan secara berkala, terutama terkait penyimpanan bahan makanan yang harus sesuai dengan standar suhu.

Distribusi makanan dilakukan oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader posyandu, serta unsur masyarakat lainnya melalui titik penyaluran seperti posyandu, kelurahan, atau rumah kader. Proses ini tidak lepas dari tantangan, terutama adanya jeda waktu antara pengantaran dan penerimaan oleh masyarakat.

“Bisa ada jeda 15 menit sampai satu jam. Ini harus diperhatikan penyimpanannya agar tetap higienis,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan saat distribusi, termasuk tidak meletakkan makanan di lantai terbuka guna menghindari kontaminasi.

Selain penyaluran, pengawasan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan sesuai kebutuhan penerima. Hal ini termasuk pemantauan kemungkinan adanya alergi baru yang muncul di lapangan.

Program MBG 3B tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga bentuk perhatian pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeluruh, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kota Samarinda.