RRI.CO.ID, Samarinda – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur menuai kritik dari masyarakat yang menilai efektivitas serta alasan penghematan energi perlu dikaji ulang.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Program “Halo RRI” yang menghadirkan berbagai tanggapan warga terkait dampak kebijakan terhadap pelayanan publik. Sejumlah peserta menilai penerapan WFH berpotensi memengaruhi kualitas layanan jika tidak diiringi pengawasan yang optimal.

Salah satu warga Kutai Barat, Arianto, menilai kebijakan tersebut harus dijalankan dengan pengendalian yang jelas agar tidak menurunkan produktivitas ASN.

“Jangan sampai WFH ini hanya menjadi alasan untuk memperpanjang libur, sementara masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat,” ujarnya, 10 April 2026.

Ia menyebut kondisi kantor yang lebih sepi selama penerapan WFH memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait kinerja ASN dalam memberikan layanan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan standar pelayanan tetap terjaga meski sistem kerja berubah.

Sementara itu, kritik juga disampaikan oleh Ahmad Zaini yang menyoroti alasan penghematan energi sebagai dasar kebijakan tersebut.

“Di satu sisi kita dibilang tidak perlu khawatir soal energi, tapi di sisi lain ASN diminta WFH karena alasan penghematan. Ini jadi tidak masuk akal,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan WFH juga menghadapi tantangan dari sisi pengawasan dan kedisiplinan, terutama jika dukungan teknologi informasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini dinilai dapat memengaruhi efektivitas kerja ASN dalam jangka panjang.

Sejumlah warga juga mengusulkan alternatif kebijakan yang dinilai lebih tepat, seperti penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik untuk mendukung efisiensi energi tanpa mengurangi kehadiran ASN di kantor.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda memastikan ASN yang menjalankan WFH tetap berada dalam pengawasan. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi aktif serta evaluasi kinerja harian untuk menjaga produktivitas.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tetap mengedepankan keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.