RRI.CO.ID, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan penolakan terhadap kebijakan pembiayaan BPJS bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah. Ia menyebut persoalan utama terletak pada prosedur kebijakan yang dinilai tidak sesuai aturan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul polemik yang berkembang terkait pembiayaan BPJS bagi warga tidak mampu. Andi Harun menilai sejumlah tanggapan yang muncul di publik belum memahami persoalan secara utuh.

“Andi Harun mengatakan, ‘kami tidak menolak secara utuh, kami menolak untuk kondisi saat ini. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi soal caranya yang tidak benar’,” ujarnya.

Wali Kota Samarinda menjelaskan kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada layanan kesehatan bagi 49.742 warga tidak mampu di Samarinda. Oleh karena itu, pemerintah kota merasa perlu memberikan respons serius.

Menurut Andi, perubahan kebijakan yang dilakukan saat APBD sudah berjalan menimbulkan persoalan tersendiri. Idealnya, pembahasan dilakukan sebelum pengesahan anggaran agar dapat dipertimbangkan secara matang.

Andi Harun menegaskan Pemkot tetap berkomitmen terhadap pelayanan publik. Bahkan, jika diperlukan, anggaran akan disesuaikan demi kepentingan masyarakat.

“Kalau menyangkut rakyat, jatuh bangun pun kami akan berusaha. Tapi sekali lagi, ini persoalan prosedur dan aturan,” ucapnya pada Sabtu 11 April 2026 di Gedung Auditorium HM Ardans.

Andi menambahkan setiap kebijakan pemerintah harus berbasis hukum dan melalui tahapan yang benar. Tanpa itu, kebijakan berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.