RRI.CO.ID, Samarinda – Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan program penanganan stunting di Kalimantan Timur berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Berlin Friniko Sihaloho, mengatakan pihaknya memiliki fungsi utama dalam memonitor, menyinkronkan, dan mensinergikan program antar organisasi perangkat daerah (OPD).

“Bappeda sebagai ketua konvergensi stunting bertugas memonitor, mensinkronkan, dan mensinergikan lintas SKPD agar program berjalan searah,” ujarnya kepada rri.co.id Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan melalui forum rutin seperti rapat konvergensi stunting yang melibatkan berbagai OPD terkait. Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah menyampaikan capaian, kendala, serta kebutuhan intervensi di lapangan.

Menurutnya, pendekatan konvergensi menjadi penting karena penanganan stunting tidak hanya berada pada satu sektor, melainkan melibatkan berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Berlin menambahkan, dalam rapat terbaru pihaknya juga menyoroti penguatan intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan dasar. Evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi celah yang masih perlu diperbaiki.

“Nah, kemarin kita fokus dulu pada penanganan spesifik, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa yang kurang, dan siapa saja yang perlu dilibatkan,” ujarnya.

Ke depan, Bappeda Kaltim akan menentukan prioritas intervensi berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sehingga program yang dijalankan lebih terarah dan berdampak nyata. Sinkronisasi ini juga mencakup pembagian peran yang jelas antar OPD agar tidak terjadi duplikasi kegiatan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target prevalensi stunting 17,2 persen pada 2027. Dengan perencanaan yang terintegrasi, diharapkan seluruh program dapat saling melengkapi dan memperkuat hasil di lapangan.

Dari perspektif masyarakat, integrasi program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif dan mudah diakses, mulai dari pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga dukungan sosial bagi keluarga berisiko.

Melalui penguatan koordinasi dan konvergensi lintas perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.