RRI.CO.ID, Samarinda – Evaluasi pelaksanaan program penurunan stunting di Kalimantan Timur sepanjang 2025 menunjukkan efektivitas intervensi belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

Rapat Koordinasi Tim Konvergensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang digelar pada 7 April 2026 di Samarinda menjadi forum penting untuk mengulas capaian sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan. Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Berlin Friniko Sihaloho.

Dalam rapat tersebut terungkap, jumlah balita stunting di Kaltim per Januari 2026 masih mencapai 20.041 anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi intervensi yang lebih terarah dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam keterangannya, Berlin Friniko Sihaloho menilai efektivitas program penanganan stunting belum sepenuhnya sesuai harapan. Hal ini disebabkan keterbatasan peran pemerintah yang belum diimbangi keterlibatan optimal dari masyarakat dan dunia usaha.

“Kalau mau dikatakan efektif seperti yang idealisme umum, sebenarnya masih belum. Karena penanganan stunting tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga perlu peran masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya kepada rri.co.id Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, penanganan stunting membutuhkan dukungan anggaran besar, terutama pada intervensi sensitif seperti perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan penguatan peran keluarga. Intervensi jenis ini bahkan berkontribusi hingga 70 persen terhadap penurunan stunting.

Sementara itu, intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan suplemen kesehatan hanya berkontribusi sekitar 30 persen. Oleh karena itu, keseimbangan kedua pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program.

Bappeda Kaltim sebagai koordinator perencanaan juga mendorong sinkronisasi program lintas perangkat daerah agar penanganan tidak berjalan parsial. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan di lapangan menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih tepat sasaran menuju target prevalensi stunting 17,2 persen pada 2027.

Dari perspektif masyarakat, upaya ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta intervensi gizi di wilayah prioritas. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan penurunan stunting di Kalimantan Timur.