RRI.CO.ID, Berau – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah perlambatan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, Selasa 31 Maret 2026 di Berau.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau tersebut dipimpin Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua II Sumadi, serta dihadiri anggota dewan dan jajaran perangkat daerah.

Dalam penyampaiannya, Gamalis menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia menyebut dokumen tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan kewajiban kepala daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026,” ujar Gamalis.

Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Berau mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Secara makro, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 77,17 menjadi 77,72, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Berau pada 2025 mengalami perlambatan signifikan menjadi 2,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,28 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kontraksi sektor pertambangan yang masih mendominasi struktur perekonomian daerah.

“Diperlukan upaya penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi belanja pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” katanya.

Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah mencatat peningkatan kinerja, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditandai dengan tingginya angka partisipasi pendidikan dasar serta penurunan signifikan angka kematian ibu dan bayi.

Selain itu, berbagai program pembangunan terus didorong, mulai dari penguatan UMKM dan koperasi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, hingga pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai penopang ekonomi daerah.

Dalam upaya transformasi digital, hingga tahun 2025 Pemkab Berau telah menghadirkan 1.000 titik WiFi gratis di seluruh kampung. Program ini diharapkan mampu memperluas akses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Sejumlah prestasi juga berhasil diraih sepanjang tahun 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penghargaan reformasi birokrasi, serta berbagai apresiasi di sektor pariwisata, UMKM, dan pelayanan publik.

Mengakhiri penyampaiannya, Gamalis menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi LKPJ kepada DPRD Berau. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

“Marilah kita jalin sinergi dan kerja sama untuk membangun Kabupaten Berau menjadi daerah yang unggul, makmur, maju, dan sejahtera,” ucapnya, mengakhiri.