RRI.CO.ID, Berau - Ketergantungan terhadap APBD dinilai tidak lagi mampu sepenuhnya menopang kebutuhan pembangunan di Kabupaten Berau. Kondisi ini mendorong DPRD Berau untuk mencari alternatif sumber dukungan lain, salah satunya melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa keberadaan CSR sejatinya merupakan kewajiban perusahaan yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“CSR itu bukan untuk diminta-minta, tapi memang kewajiban perusahaan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, 29 Maret 2026.

Menurut Rifai, selama ini banyak perusahaan di Berau telah mengalokasikan anggaran CSR, namun belum memberikan dampak signifikan karena belum dikelola secara terarah dan terintegrasi.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, termasuk membentuk sistem atau kelembagaan khusus yang fokus mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan CSR agar tepat sasaran.

“Kita harus berani mengundang seluruh perusahaan, duduk bersama, dan menegaskan kewajiban mereka. Jangan sampai potensi besar ini tidak termanfaatkan dengan baik,” katanya.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, Rifai menilai CSR dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Program CSR, lanjutnya, dapat diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta agar pemanfaatan CSR lebih efektif dan berkelanjutan. “Di tengah kondisi anggaran yang menurun, CSR ini bisa menjadi solusi nyata untuk membantu percepatan pembangunan,” ujarnya.

Dengan pengelolaan yang tepat, DPRD Berau berharap CSR tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi benar-benar menjadi kekuatan tambahan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.