RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat melalui penguatan sinkronisasi data indikator daerah. Langkah ini dilakukan agar besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat lebih maksimal dan mencerminkan kondisi riil pembangunan di daerah.

Upaya tersebut menjadi tindak lanjut pertemuan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah beberapa waktu lalu. Sebagai respons, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Selasa 10 Maret 2026.

Rapat tersebut dihadiri berbagai instansi strategis, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga perwakilan dinas teknis lainnya.

Dalam pertemuan itu, Pemkot Samarinda membahas sinkronisasi data indikator daerah menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terjadi secara bersamaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Evaluasi sementara menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pendataan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, validitas dan akurasi data menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki.

Sekda Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, menegaskan bahwa data yang dikelola BPS harus menjadi rujukan utama dalam memperbaiki capaian indikator daerah. Ia juga meminta seluruh OPD meningkatkan koordinasi dengan BPS dalam pemutakhiran data sektoral.

“Seluruh OPD diharapkan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan BPS untuk memperbarui data sektoral, mulai dari sektor pertanian, pariwisata hingga kesehatan,” ujarnya, dikutip laman PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Samarinda juga menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh data sektoral terintegrasi secara akurat, sehingga mampu mendukung optimalisasi dana transfer sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.