RRI.CO.ID, Samarinda - Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur mendorong petani memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah apabila mengalami gagal panen akibat bencana seperti banjir, kekeringan, maupun serangan organisme pengganggu tanaman. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap keberlanjutan produksi pertanian di daerah.
Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan mekanisme bantuan bagi petani yang terdampak bencana. Namun menurutnya, program tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani.
“Kalau memang terjadi bencana seperti banjir atau kekeringan yang menyebabkan gagal panen, petani bisa mengajukan bantuan dari pemerintah. Itu ada mekanismenya,” ujarnya kepada rri.co.id Jum'at 6 Maret 2026.
Fahmi menjelaskan bantuan tersebut dapat diakses petani sepanjang mereka terdata dalam sistem pertanian. Pendataan menjadi hal penting karena menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk dukungan kepada petani terdampak.
Karena itu, DPTPH Kaltim akan memperkuat sosialisasi kepada petani melalui peran penyuluh pertanian. Penyuluh dinilai menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi sekaligus mendampingi petani dalam proses pengajuan bantuan.
Menurut Fahmi, keberadaan penyuluh juga sangat penting dalam memastikan data petani tetap akurat. Dengan data yang valid, pemerintah dapat lebih cepat mengambil langkah penanganan apabila terjadi bencana yang berdampak pada sektor pertanian.
“Petani bisa mengakses bantuan kalau mereka terdata. Dan yang melakukan pendataan itu penyuluh pertanian,” ucapnya.
Ia mengakui saat ini penyuluh pertanian sedang berada dalam masa transisi kelembagaan setelah kewenangannya dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat koordinasi antar pihak perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada petani tidak terganggu.
Meski demikian, DPTPH Kaltim tetap berupaya menjalin kolaborasi dengan para penyuluh pertanian di lapangan. Pendataan petani, pemantauan kondisi lahan, hingga pengajuan bantuan diharapkan tetap berjalan sehingga petani dapat segera memperoleh dukungan ketika menghadapi risiko gagal panen.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau lebih awal, meski Kalimantan Timur diperkirakan masih berada dalam pola musim yang relatif normal.
Melalui penguatan sosialisasi dan pendataan petani, pemerintah berharap berbagai program perlindungan sektor pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, petani tetap memiliki jaring pengaman ketika menghadapi risiko bencana yang dapat mengganggu produksi pangan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....