RRI.CO.ID, Samarinda - Kendala pembebasan lahan menjadi salah satu persoalan utama dalam lanjutan proyek penguatan Terowongan Selili, Samarinda. Hingga kini, masih terdapat beberapa bidang tanah di atas area terowongan yang belum tuntas proses pembebasannya.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Samarinda, Hendra Kusuma, menyebut dari total sekitar 12 hingga 14 bidang yang dibutuhkan, empat bidang di antaranya masih belum mencapai kesepakatan. Kondisi ini dinilai menghambat pelaksanaan pekerjaan lanjutan, khususnya penguatan lereng di sisi inlet.

“Kira-kira masih ada empat bidang yang belum bebas. Ini yang menjadi kendala jika masuk ke fase lanjutan pekerjaan,” ujarnya pada Senin, 2 Maret 2026 saat mendampingi sidak Komisi III DPRD Kota Samarinda.

Hendra menjelaskan, tim operasional sebenarnya telah turun langsung melakukan pendekatan kepada para pemilik lahan. Proses komunikasi dan negosiasi masih berlangsung guna mencapai kesepakatan bersama.

Namun, pelaksanaan fisik pekerjaan tambahan belum bisa dilakukan sebelum pembebasan lahan rampung. Tanpa kepastian status lahan, pekerjaan seperti pelandaian lereng dan pemasangan penguatan tambahan belum dapat dieksekusi sepenuhnya.

Menurut Hendra, pengusulan anggaran untuk pekerjaan lanjutan sebenarnya telah dipersiapkan. Akan tetapi, realisasinya tetap menunggu penyelesaian administrasi dan kesepakatan pembebasan lahan.

Hendra juga memastikan dari sisi teknis, desain penguatan telah memperhitungkan berbagai faktor risiko. Termasuk potensi getaran dan kebisingan kendaraan yang melintas di dalam terowongan.

“Efek suara dan getaran kendaraan tidak signifikan terhadap struktur, karena sudah diperhitungkan dalam desain,” ujarnya. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan penyelesaian lahan menjadi prioritas agar proyek penguatan dapat berjalan optimal sebelum terowongan difungsikan secara penuh.