RRI.CO.ID, Samarinda - Inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Samarinda di kawasan Terowongan Selili menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap progres pembangunan infrastruktur strategis di kota tersebut. Peninjauan lapangan ini tidak hanya memastikan pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengevaluasi dampak teknis serta kebutuhan anggaran lanjutan setelah sebelumnya terjadi longsoran di area inlet terowongan.

Dalam sidak tersebut, Komisi III DPRD Samarinda menyoroti rencana tambahan anggaran penanganan longsor yang diperkirakan mencapai Rp90 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga memerlukan kajian mendalam sebelum dapat disetujui dalam proses penganggaran.

Sebelumnya, proyek penguatan struktur inlet dan outlet terowongan telah menyerap anggaran sekitar Rp32 miliar. Dengan adanya usulan tambahan tersebut, total kebutuhan dana berpotensi meningkat signifikan dan menjadi perhatian serius DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pihaknya mempertanyakan urgensi penambahan anggaran tersebut. “Angka 90 miliar ini sangat besar, sementara sebelumnya sudah ada penguatan struktur untuk mencegah longsor,” kata Deni pada Senin, 2 Maret 2026.

Menurut DPRD, pembangunan struktur tambahan yang telah dilakukan seharusnya mampu menahan tekanan tanah dari sisi kanan maupun kiri inlet. Karena itu, kebutuhan biaya lanjutan diharapkan tidak terlalu besar apabila fungsi penguatan sebelumnya bekerja secara optimal.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Samarinda disebut masih akan melakukan pengecekan terkait kepastian ketersediaan anggaran tersebut. Hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah usulan dana tambahan itu telah masuk dalam perencanaan APBD Tahun 2026. DPRD menilai setiap tambahan anggaran wajib disertai perencanaan teknis yang jelas, terukur, serta berbasis kebutuhan riil di lapangan. Penggunaan dana publik harus dipastikan efektif dan tidak menimbulkan pembengkakan biaya tanpa alasan teknis yang kuat.

“Kami pasti akan mengkaji kembali rencana ini, melihat apa saja yang dikerjakan dan apakah benar kebutuhannya sebesar itu,” ujar Deni. Komisi III memastikan proses pengawasan anggaran akan dilakukan secara ketat agar pembangunan terowongan tetap berjalan optimal sekaligus akuntabel.