RRI.CO.ID, Samarinda – Operator Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriono, menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat terhadap isu mitigasi dan fasilitas pendukung kebencanaan. Hal itu menyusul adanya masukan pendengar RRI, Ridwan, dari Kabupaten Paser, dalam program Halo Kaltim Pro1 Samarinda.

Muriono menegaskan, kesiapsiagaan memang harus diperkuat melalui dokumen rencana kontinjensi yang terstruktur. “Kami berterima kasih sekali atas masukan dari masyarakat. Memang dengan semakin banyaknya kejadian bencana, kabupaten/kota perlu segera membuat dokumen rencana kontinjensi kesiapsiagaan,” ucap Muriono, dikutip Selasa 24 Februari 2026.

Ia menekankan, rencana kontinjensi (renkon) merupakan dokumen penting yang disusun pada fase prabencana sebagai pedoman saat terjadi kondisi darurat. Menurut Muriono, penyusunan renkon mencakup beberapa tahapan krusial. Dengan demikian, setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika bencana terjadi.

“Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi potensi ancaman bahaya, menganalisis risiko dan skenario kejadian, menentukan kebutuhan sumber daya, serta menyepakati peran seluruh stakeholder,” kata Muriono.

Ia juga menambahkan pentingnya simulasi atau uji coba berkala. Simulasi ini bertujuan meminimalkan kebingungan di lapangan dan mempercepat respons saat status darurat ditetapkan.

“Harus juga dilakukan simulasi bencana, misalnya banjir atau kebakaran, sehingga pada fase siaga kita sudah tahu dampak yang diproyeksikan dan kebutuhan sumber daya,” ujar Muriono.

Menanggapi saran agar pemerintah menggandeng perusahaan yang memiliki alat berat, Muriono menegaskan penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kolaborasi ini dinilai krusial, terutama di wilayah dengan akses geografis yang menantang.

“Bencana bukan hanya urusan BPBD, tetapi urusan bersama dalam konsep pentaheliks, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” ucapnya.

Dalam dokumen rencana kontinjensi, lanjut Muriono, kebutuhan sumber daya harus dicantumkan secara realistis. Artinya, alat berat milik perusahaan yang siap digerakkan dalam kondisi darurat perlu didata dan disepakati mekanisme penggunaannya.

“Yang dicantumkan adalah alat yang dapat dimanfaatkan saat terjadi bencana, bukan sekadar jumlah alat yang ada,” kata Muriono.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen bencana modern, yakni berbasis risiko dan kolaborasi lintas sektor. Rencana kontinjensi yang matang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasi darurat saat bencana benar-benar terjadi. Dengan dokumen tersebut, koordinasi antarlembaga menjadi lebih efektif dan terarah.

Selain itu, penting pula memastikan kesiapan posko komando, jalur distribusi logistik, serta titik kumpul evakuasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan dukungan dunia usaha dan keterlibatan masyarakat, respons terhadap banjir, longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Melalui penguatan renkon, simulasi rutin, serta sinergi pentaheliks, diharapkan kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Timur semakin solid. Masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi dan penyempurnaan sistem, sehingga upaya mitigasi tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.