RRI.CO.ID, Samarinda - Memasuki musim penghujan pada Januari hingga April, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kutai Barat, Bambang Pramudito, menegaskan periode awal tahun identik dengan curah hujan tinggi yang berisiko memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah rawan.

“Kalau di bulan Januari sampai April itu curah hujan masih tinggi,” ucap Bambang kepada RRI, dikutip Selasa 24 Februari 2026.

Ia menambahkan, pihaknya telah menerbitkan edaran kewaspadaan hidrometeorologi serta menggelar rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri, hingga perusahaan setempat untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam menghadapi peningkatan intensitas hujan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan pemetaan BPBD, kawasan bantaran Sungai Mahakam menjadi titik rawan banjir. Wilayah yang kerap terdampak meliputi Kecamatan Long Iram, Melak, Barong Tongkok, Nyuatan, Damai, hingga Muara Pahu. Kondisi geografis dan tingginya debit air saat musim hujan menjadi faktor utama kerawanan tersebut.

“Untuk banjir ini pasti di bantaran Sungai Mahakam mulai dari Kecamatan Long Iram turun ke Melak, sampai ke Muara Pahu,” kata Bambang.

Selain banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah kecamatan seperti Barong Tongkok, Damai, Muara Lawa, dan Penyinggahan tercatat sebagai wilayah dengan kejadian karhutla cukup tinggi saat musim kemarau. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan berbasis wilayah. “Itu yang sudah kita petakan mana-mana yang sering terjadi karhutla,” ujar Bambang.

Untuk mengantisipasi karhutla, BPBD telah membentuk dan melatih Masyarakat Peduli Api (MPA). Pelatihan tersebut melibatkan ratusan peserta setiap tahun guna memperkuat respons cepat di tingkat kampung sebelum api meluas. “Kita sudah bentuk dan lakukan pelatihan. Jadi ketika ada karhutla mereka sudah bergerak,” kata Bambang.

Terkait sistem peringatan dini (early warning system), Bambang mengakui Kutai Barat belum memiliki perangkat khusus. Informasi cuaca dan potensi bencana saat ini masih mengandalkan koordinasi dengan kabupaten tetangga serta pemantauan dari tingkat provinsi. “Kalau di Kubar belum ada, untuk early warning itu belum ada di kita,” ucapnya.

Meski demikian, BPBD Kutai Barat telah memasang rambu-rambu evakuasi di kampung-kampung rawan bencana dan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektoral. “Kita sudah pasang rambu di daerah rawan, di mana masyarakat harus berkumpul untuk evakuasi,” ujar Bambang. Selain itu, kerja sama melalui nota kesepahaman dengan daerah sekitar mempercepat distribusi bantuan jika terjadi bencana besar.

Dalam konteks kekeringan, tren lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi risiko yang dipengaruhi pola musim. Umumnya, saat memasuki bulan Ramadan atau pertengahan tahun, suhu meningkat dan curah hujan menurun sehingga potensi kekeringan dan karhutla bertambah. Oleh sebab itu, BPBD menegaskan pentingnya kewaspadaan berkelanjutan, baik pada musim hujan maupun kemarau.

Dengan pemetaan risiko yang semakin detail, penguatan kapasitas masyarakat, serta sinergi lintas sektor, Kutai Barat diharapkan mampu menekan dampak bencana secara signifikan. Antisipasi berbasis data dan kesiapsiagaan kolektif menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika iklim yang kian tidak menentu dari tahun ke tahun.