RRI.CO.ID, Samarinda - Rencana pembangunan Kereta Trans Kalimantan diharapkan tidak kembali berhenti pada tahap wacana seperti sejumlah proyek perkeretaapian sebelumnya. Pemerintah pusat dan daerah diminta segera menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui penyusunan dokumen teknis yang terbuka dan terukur.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur, Dr. Ir. Tiopan H. M. Gultom, mengatakan Kalimantan Timur pernah memiliki rencana jalur kereta logistik sepanjang sekitar 203 kilometer. Proyek yang dirancang menghubungkan kawasan Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan tersebut belum terealisasi setelah investor asing mundur.

Menurut Tiopan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rencana dan status proyek strategis belum cukup menjamin pembangunan dapat berjalan. Kepastian pendanaan, pengelolaan risiko, kesiapan lahan, serta konsistensi kebijakan menjadi faktor yang harus diselesaikan sejak tahap awal.

“Publik Kalimantan Timur sudah cukup lama mendengar rencana pembangunan kereta api. Karena itu, yang perlu ditunggu sekarang adalah dokumen konkret berupa trase resmi, studi kelayakan terbaru, dan kepastian pihak yang akan membiayai,” kata Tiopan.

Tiopan mendorong pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan satu koridor yang memiliki kepastian volume angkutan dibandingkan langsung menjanjikan jaringan penuh di seluruh Kalimantan. Keberhasilan jalur percontohan dinilai dapat menjadi bukti kelayakan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengembangan tahap berikutnya.

Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan kepastian status lahan serta mempercepat penyelesaian persoalan tumpang tindih kawasan. Pemetaan awal diperlukan karena rencana trase berpotensi melintasi wilayah pertambangan, kawasan hutan, perkebunan, hingga tanah masyarakat adat.

Selain itu, rencana jaringan rel perlu diselaraskan dengan tata ruang dan arah pembangunan daerah. Jalur kereta diharapkan tidak hanya mendukung pengangkutan batu bara, tetapi juga memperkuat kawasan industri, hilirisasi ekonomi, serta konektivitas wilayah penyangga IKN.

"Koordinasi antarpemerintah provinsi di Kalimantan perlu diperkuat melalui forum yang berkelanjutan. Kesamaan arah terkait trase, pembagian manfaat ekonomi, dan prioritas pembangunan dinilai penting agar proyek Trans Kalimantan memiliki dukungan politik serta komitmen yang konsisten hingga tahap pelaksanaan," ujar Tiopan pada Rabu 5 Agustus 2026.