RRI.CO.ID, Samarinda - Upaya antisipasi kebencanaan di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga melibatkan Dinas Sosial serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menegaskan fokus utama dalam penanggulangan bencana adalah memastikan ketersediaan logistik bagi masyarakat terdampak bencana, terutama pada awal tahun yang rawan kejadian hidrometeorologi.

Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama bidang penanganan bencana Dinas Sosial Kalimantan Timur, Arif Maulana, menjelaskan langkah antisipasi telah dilakukan sejak dini. “Untuk kami di Dinas Sosial, antisipasi dalam hal penanganan kebencanaan khususnya dalam kaitan pemenuhan kebutuhan logistik baik itu permakanan, sandang dan sebagainya,” ucap Arif.

Ia menyebutkan, pada awal tahun pihaknya telah bersurat kepada seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk mengajukan permohonan distribusi bantuan logistik jika diperlukan. Surat tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi lonjakan bencana.

“Hal tersebut kita maksudkan tidak lain untuk persiapan. Karena biasanya di awal-awal tahun itu bencana cukup tinggi ketika kita berkaca pada kejadian tahun kemarin,” kata Arif. Dengan adanya permohonan resmi disertai rincian kebutuhan, diharapkan stok logistik di gudang masing-masing daerah tetap terjaga dan siap didistribusikan sewaktu-waktu.

Tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan, lanjut Arif, adalah faktor geografis. Wilayah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu memiliki akses yang tidak mudah dijangkau. “Itu memang menjadi kendala kita bersama, distribusi di daerah-daerah yang letak geografisnya sangat jauh,” ujar Arif.

Ia mencontohkan, saat banjir melanda Mahakam Ulu beberapa waktu lalu, bantuan harus disalurkan menggunakan kapal dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, untuk wilayah yang masih dapat dijangkau melalui jalur darat, Dinas Sosial turut membantu distribusi menggunakan armada yang tersedia.

“Selain dinas sosialnya yang turun langsung untuk menjemput ke gudang, kami juga membantu dengan unit truk serbaguna untuk distribusi ke kabupaten/kota,” kata Arif. Kolaborasi ini menjadi solusi agar bantuan tetap sampai kepada masyarakat terdampak secara tepat waktu.

Sementara itu, operator layanan operasional Pusdalop dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriono, menegaskan komunikasi lintas sektor terus diperkuat. “Kami selalu koordinasi melalui stakeholder yang ada di kabupaten/kota, terutama BPBD kabupaten/kota,” ujar Muriono. Ia menambahkan bahwa potensi bencana, baik kekeringan maupun hidrometeorologi basah, terus dipantau secara berkala.

Memasuki puncak musim penghujan pada Januari hingga pertengahan Februari, kewaspadaan ditingkatkan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Muriono menyebutkan beberapa hari sebelumnya terjadi penurunan curah hujan hampir 15 hari di Kabupaten Mahakam Ulu.

Lebih lanjut, berdasarkan edaran Gubernur Kalimantan Timur, seluruh kabupaten/kota telah diminta untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah. Fokus utama adalah wilayah rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, serta masyarakat dinilai krusial dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada awal tahun.

Dengan kesiapan logistik, pemantauan cuaca yang intensif, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan dampak bencana di Kalimantan Timur dapat ditekan seminimal mungkin. Antisipasi sejak dini menjadi kunci agar keselamatan masyarakat tetap terjaga, sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran.