RRI.CO.ID, Samarinda - Wacana pembangunan Kereta Trans Kalimantan dinilai membuka peluang besar untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut perlu diterjemahkan ke dalam dokumen teknis dan skema pembiayaan yang jelas agar tidak berhenti sebagai wacana.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan H. M. Gultom, mengatakan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan patut disambut dengan optimisme yang terukur. Menurutnya, pernyataan mengenai rencana Trans Kalimantan masih berupa sinyal politik karena belum disertai penetapan trase, studi kelayakan, maupun kepastian pendanaan.

Tiopan menjelaskan Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung pembangunan jaringan kereta api, terutama bagi angkutan barang. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertambangan dan penggalian, sementara industri pengolahan juga terus berkembang melalui kegiatan hilirisasi.

“Kereta logistik bukan sekadar proyek prestise, melainkan dapat menjadi instrumen untuk menekan biaya distribusi dan mendukung pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur,” ujar Tiopan pada Senin 3 Agustus 2026. Ia menilai keberadaan jalur rel dapat memperkuat daya saing daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan.

Selama ini, distribusi batu bara, minyak sawit mentah atau CPO, kayu, dan sejumlah komoditas lainnya masih banyak mengandalkan truk angkutan berat serta jalur sungai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan berupa kerusakan jalan, tingginya biaya logistik, hingga keterlambatan distribusi ketika terjadi gangguan cuaca.

Menurut Tiopan, jalur kereta akan lebih efektif apabila dirancang menghubungkan kawasan produksi secara langsung dengan pelabuhan ekspor dan kawasan industri. Dengan pola tersebut, volume angkutan dapat lebih terukur sehingga peluang kelayakan komersial proyek menjadi lebih besar.

Status Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara atau IKN juga diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur konektivitas. Karena itu, pengembangan rel perlu diintegrasikan dengan kawasan industri, pusat pertumbuhan ekonomi, serta wilayah penyangga IKN agar manfaatnya tidak hanya bergantung pada sektor batu bara.

Tiopan menambahkan pembangunan Trans Kalimantan sebaiknya dimulai dari koridor yang telah memiliki kepastian volume kargo. "Keberhasilan satu jalur logistik prioritas dapat menjadi bukti kelayakan sekaligus membuka kepercayaan investor untuk pengembangan jaringan rel pada tahap berikutnya," katanya.