RRI.CO.ID, Samarinda - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menilai pelaksanaan program pendidikan Gratispol masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pendidikan gratis yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Sejumlah persyaratan dinilai menjadi penghambat bagi sebagian mahasiswa untuk memperoleh bantuan pendidikan tersebut.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM Unmul) , Hithan, menyampaikan banyak mahasiswa telah mengikuti proses pendaftaran namun tidak memperoleh bantuan. “Banyak mahasiswa daftar tapi tidak dapat bantuan, sementara yang lain justru menerima tanpa kejelasan mekanisme,” ujarnya.

Menurut Hithan, pembatasan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT), pengecualian kelas tertentu, serta syarat usia menjadi faktor yang memunculkan polemik. Kondisi tersebut dianggap berbeda dengan narasi pendidikan gratis yang sebelumnya disosialisasikan secara luas.

Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi GERAM berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Senin 23 Februari 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap implementasi program Gratispol yang dinilai belum berjalan maksimal di lapangan.

Aksi Mahasiswa juga menyoroti transparansi proses seleksi yang dilakukan pihak kampus. Mereka meminta adanya keterbukaan data penerima agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di lingkungan akademik.

Di sisi lain, pemerintah provinsi menegaskan proses seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi. Pemerintah hanya berperan dalam penyaluran anggaran bantuan pendidikan sesuai data yang telah diverifikasi kampus.

Perdebatan antara mahasiswa dan pemerintah menunjukkan kebijakan Gratispol masih membutuhkan penyempurnaan dari sisi komunikasi maupun implementasi teknis. Polemik yang muncul memperlihatkan pentingnya evaluasi kebijakan publik agar program pendidikan dapat diterima secara merata oleh seluruh kalangan mahasiswa.