RRI.CO.ID, Samarinda – Program pendataan digital Berdikari di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak berhenti pada pengumpulan data semata. Data yang telah dihimpun kini menjadi dasar penentuan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Menanggapi pertanyaan pendengar melalui kanal YouTube RRI Samarinda terkait tindak lanjut data yang telah dikumpulkan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kukar, Sunarko, menjelaskan langkah pertama adalah proses penyandingan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Data ini menjadi dasar pemberdayaan. Ada aturan dari Kementerian Sosial bahwa program pemberdayaan harus berasal dari penduduk dengan kondisi desil 1 sampai 5,” ucap Sunarko.

Ia menjelaskan, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi dalam 10 kategori. “Desil 1 adalah kelompok paling tidak sejahtera, desil 2 dan 3 kategori miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 menuju sejahtera. Sementara desil 6 sampai 10 sudah mapan secara ekonomi,” katanya.

Dari 1.211 data penyandang disabilitas yang telah terkumpul melalui Berdikari, terdapat 48 orang yang berada pada desil 1 sampai 5. “Mereka inilah yang menjadi prioritas pertama untuk kami lakukan pemberdayaan,” ujar Sunarko.

Ia menegaskan, tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan intervensi yang sama. Bagi yang memiliki potensi dan kemampuan, akan diarahkan pada pelatihan vokasional. Sedangkan bagi disabilitas berat atau lanjut usia tanpa kemampuan produktif, akan menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut awal, pada September 2025 Dinas Sosial Kukar telah mengirimkan 30 penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan vokasional di Balikpapan. “Ada yang dilatih menjadi teknisi servis telepon seluler, teknisi kendaraan bermotor ringan, menjahit, hingga perbaikan AC,” ucapnya.

Selain itu, penyandang disabilitas di Kukar juga telah mengikuti pelatihan membatik, termasuk batik ciprat dan batik kontemporer. “Hasilnya luar biasa. Sekarang kami sedang berupaya mencari tempat produksi agar mereka bisa berkarya secara berkelanjutan,” kata Sunarko.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Dinas Sosial Kukar juga menjalin komunikasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dari sektor pertambangan dan perkebunan. “Responnya sangat mendukung. Tinggal kami menyiapkan sekretariat dan tempat produksi yang representatif,” ujarnya.

Saat ini, sekretariat PPDI Kukar masih bersifat sementara. “Sekretariat sementara ini di rumah pengurus. Kami sebenarnya sudah mengajukan renovasi tempat, dan dananya sempat disiapkan. Namun karena efisiensi anggaran, pelaksanaannya tertunda. Mudah-mudahan 2026 bisa terealisasi,” ucap Sunarko.

Dengan pemanfaatan data yang lebih akurat dan terintegrasi, program Berdikari diharapkan mampu mendorong transformasi pendekatan layanan sosial, dari sekadar bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara.