RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah menegaskan penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi salah satu materi utama yang disampaikan dalam Webinar Sapa ASN Episode 13 yang diselenggarakan BKPSDM Kota Samarinda.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofyan Agus, menjelaskan regulasi nasional menggunakan istilah penanganan fakir miskin karena yang ditangani adalah objeknya, yakni masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, seluruh program penanganan kemiskinan harus memiliki sasaran yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

"Penanganan kemiskinan harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Terarah tidak mungkin dicapai tanpa adanya data yang jelas, kemudian data itu disatukan sehingga seluruh program dapat menyasar keluarga yang sama," kata Sofyan Agus.

Sofyan menerangkan tanpa arah yang sama, kolaborasi antarlembaga akan sulit diwujudkan. Akibatnya, berbagai program bantuan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah berpotensi tidak saling melengkapi.

Sebagai contoh, apabila Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan menggunakan data yang berbeda, maka satu keluarga bisa memperoleh bantuan tertentu tetapi kehilangan akses terhadap layanan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan kemiskinan tidak berjalan optimal karena sasaran program menjadi tidak selaras.

Karena itu, pemerintah mendorong seluruh instansi menggunakan data yang sama melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kesamaan data diyakini akan meningkatkan efektivitas berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.

Sofyan juga mengingatkan keberlanjutan program menjadi faktor penting agar keluarga miskin benar-benar dapat keluar dari kondisi kemiskinan. "Selain bantuan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang," ucapnya pada Rabu 15 Juli 2026.