RRI.CO.ID,Samarinda - Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah daerah lebih serius menggandeng organisasi perempuan, salah satunya melalui dukungan anggaran yang memadai. Sebab, selama ini, BKOW Kaltim menilai peran organisasi perempuan dalam menangani persoalan sosial, seperti stunting, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pemberdayaan ekonomi, belum sepenuhnya ditopang oleh kebijakan anggaran.

Wakil Ketua III BKOW Kaltim, Meiliana, mengatakan BKOW dituntut bergerak cepat dalam merespons persoalan perempuan, namun hal itu sulit dilakukan tanpa dukungan dana. Meski, BKOW merupakan organisasi independen dan dapat bergerak sendiri.

Karenanya Meiliana berharap, keberadaan DPRD Komisi IV yang membidangi pemberdayaan perempuan dapat memperjuangkan alokasi anggaran bagi BKOW.

"BKOW ini ke depan harus gerak cepat menuntaskan masalah perempuan, tapi harus didukung anggaran. Artinya dewan nanti akan memperjuangnya,” ujarnya dalam Dialog Halo Kaltim, pada Selasa 17 Februari 2026.

Mengamini pernyataan Meiliana, Wakil Ketua II BKOW Kaltim, Padilah Mante Runa, mengungkapkan sejak musyawarah wilayah (Muswil), BKOW Kaltim bekerja menggunakan dana pribadi masing-masing. Ia bahkan menyebut, pengurus BKOW periode sebelumnya juga tidak pernah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah.

Meski begitu, pihaknya tetap berupaya menjalankan program demi kepentingan masyarakat, terutama perempuan.

"Kami mau bekerja dengan ilmu, tenaga, dan semangat. Tapi tidak mungkin terus-terusan pakai uang pribadi. Masalah perempuan kan tanggung jawab pemerintah juga,” ujarnya.

Padahal, lanjut Padilah, BKOW Kaltim memiliki potensi besar karena anggotanya merupakan para ketua organisasi. Jika mendapat dukungan, dampaknya bisa dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.

Ia pun berharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat lebih membuka mata terhadap peran strategis BKOW.

“Tolong pemerintah jangan tutup mata. Kami mau bekerja, tapi bekerja juga butuh biaya, minimal bensin,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran BKOW. Ia menilai, upaya mewujudkan visi pembangunan, termasuk menuju generasi emas, tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian tanpa kolaborasi dengan organisasi masyarakat.

"Keberadaan BKOW harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Isinya orang-orang luar biasa yang peduli pada perempuan,” ujarnya.

Damayanti pun menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan BKOW penting untuk menangani isu kekerasan, kesehatan mental, hingga kemandirian perempuan secara lebih maksimal.