RRI.CO.ID, Samarinda - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang bagi BUMD, BUMDes, koperasi desa, serta pelaku UMKM untuk terlibat dalam pengelolaan sumur tua migas di Kalimantan Timur. Peluang tersebut disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa pagi 10 Februari 2026 .

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam sektor hulu migas. Menurutnya, selama ini sektor hulu masih didominasi perusahaan besar, sementara potensi daerah belum tergarap optimal.

“Seluruh jajaran BUMD, BUMDes, koperasi, hingga UMKM di Kalimantan Timur punya peluang yang sama. Dari koperasi saja, jumlahnya banyak dan ini potensi yang luar biasa,” ujar Seno Aji.

Seno menambahkan, para pelaku usaha yang hadir merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan upaya peningkatan lifting migas di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar peluang ini dimanfaatkan dengan kesiapan dan pemahaman yang matang.

Seno Aji juga mengapresiasi kehadiran asosiasi pengusaha lokal seperti KADIN, HIPMI, ASPERMIGAS, dan IPMIGAS dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumur tua.

Dalam sosialisasi ini, peserta dibekali pemahaman teknis terkait pengelolaan sumur tidak berproduksi, termasuk aspek keselamatan dan regulasi. Pemerintah berharap pelaku usaha tidak hanya tertarik pada potensi keuntungan, tetapi juga memahami risiko dan tanggung jawabnya.

Melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pengelolaan sumur tua dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi migas terhadap pembangunan Kalimantan Timur.

​