RRI.CO.ID, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan air bersih dan sanitasi yang inklusif serta berkeadilan, khususnya bagi masyarakat pesisir.

Upaya tersebut ditandai dengan penyelenggaraan forum multipihak (multi-stakeholder forum) yang difasilitasi Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran). Forum ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss selaku donor, Bappeda Kota Balikpapan, sektor swasta, akademisi, organisasi nonpemerintah, serta kelompok masyarakat yang bergerak di isu Air, Sanitasi, dan Higiene (Water, Sanitation, and Hygiene/WASH).

Koalisi PRIMA yang terdiri atas KPPI, Pokja 30, Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, Kota Kita, dan IBP memaparkan bukti konkret berupa hasil audit sosial dan rencana aksi komunitas dari wilayah pesisir, khususnya Kelurahan Manggar Baru, untuk didiskusikan bersama para pemangku kepentingan.

Kepala Bappeda Kota Balikpapan, Murni, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam merancang solusi lintas sektor.

“Pemkot Balikpapan terus berkomitmen meningkatkan layanan air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Forum ini menjadi ruang dialog kebijakan untuk menyelaraskan arah penganggaran dengan kebutuhan riil masyarakat. Perwakilan SECO Swiss, Franziska Spörri, menekankan pentingnya forum sebagai ruang aman bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan guna meningkatkan akuntabilitas publik.

Dalam sesi pleno, Mutmainnah dari KPPI Balikpapan memaparkan hasil audit sosial serta mengusulkan empat rencana aksi pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Manggar Baru, yaitu:

1. Pengadaan kendaraan angkut sampah roda tiga.

2. Pengadaan mesin pencacah plastik.

3. Penyediaan tempat sampah terpilah di tingkat RT.

4. Penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di zona PPI.

Menanggapi paparan tersebut, Sulaiman dari Pokja 30 menyampaikan hasil analisis anggaran yang menunjukkan perlunya penguatan kebijakan penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Pokja 30 merekomendasikan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) serta kolaborasi yang lebih intensif dengan masyarakat sipil dalam pengawasan.

Forum multipihak ini dirancang untuk bersinergi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi kebijakan untuk mewujudkan layanan air bersih dan sanitasi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di kawasan pesisir Balikpapan.

Koalisi PRIMA berfokus mendorong pemenuhan hak atas air dan sanitasi yang akuntabel, terutama dalam menjawab tantangan kehidupan nelayan kecil serta akses sanitasi bagi perempuan di wilayah pesisir.