RRI.CO.ID, Samarinda - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyatakan siap mengikuti kebijakan pembatasan kendaraan berat di Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda. Pembatasan ini diberlakukan sementara menyusul penutupan jembatan bagi kendaraan roda enam ke atas.

Kebijakan tersebut diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai langkah pengamanan setelah insiden tabrakan tongkang yang beberapa kali terjadi di Jembatan Mahulu. Saat ini, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim masih melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi struktur jembatan.

Wakil Ketua ALFI Kaltimtara, Sadam Husein, mengatakan penutupan Mahulu untuk kendaraan berat dilakukan demi memastikan keamanan infrastruktur sebelum kembali difungsikan secara normal. “Penutupan ini dilakukan untuk keperluan pengecekan kondisi jembatan sebagaimana yang disampaikan PUPR,” kata Sadam.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas instansi, proses pemeriksaan tersebut diperkirakan berlangsung hingga dua pekan. Selama periode itu, kendaraan angkutan logistik dan distribusi barang skala besar tidak diperbolehkan melintas di Mahulu.

Meski berpotensi berdampak pada distribusi barang, Sadam menuturkan, masih ada jalur alternatif lain bagi kendaraan berat untuk melintas. “Kendaraan angkutan barang dan peti kemas dialihkan melalui Jembatan Mahakam IV agar distribusi tidak terhenti,” ujarnya.

Pengalihan arus tersebut diberlakukan dengan pengaturan waktu tertentu guna menghindari kepadatan lalu lintas di pusat Kota Samarinda. Kendaraan berat hanya diizinkan melintas pada malam hingga dini hari, mulai pukul 22.00 Wita sampai 05.00 Wita.

ALFI menegaskan mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap menyesuaikan operasional angkutan logistik sesuai pengaturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami mendukung kebijakan ini demi kepentingan masyarakat,” ucap Sadam.